Apdesi Sebut Pengelolaan Dana Desa Sudah Transparan

Terhadap proses perencanaan pembangunan desa sendiri menurut Faisal mekanismenya sudah jelas sesuai regulasi yang ada melalui musyawarah desa

Apdesi Sebut Pengelolaan Dana Desa Sudah Transparan
Tribun Pekanbaru/Nasuha
Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman menghadiri acara Rapat kerja daerah (Rakerda) DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Riau di Hotel Mutiara Merdeka Selasa (6/6/2017). 

Laporan Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Eksekutif DPD Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Provinsi Riau Faisal Asman mengatakan saat ini pengelolaan dana Desa hampir seluruh Desa di Riau Sudah dilakukan dengan transparan. Apdesi juga tidak percaya dengan adanya temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) adanya penyimpangan.

"Apakah penelusuran mereka (Fitra) berdasarkan asumsi saja atau fakta riil dilapangan. Zaman sekarang kita harus berhati-hati, orang tau info sedikit kadang di generalisasi. Tetapi kalau memang ini berdasarkan fakta di lapangan sebaiknya fitra publish saja fakta yang mereka dapatkan, tentunya disertai dgn data, "ujar Faisal Aswan kepada Tribun Selasa (20/12).

Faisal Aswan bahkan melihat setelah tiga tahun dana desa berjalan, keterbukaan pengelolaan dana desa semakin baik. Ini terlihat dengan adanya baliho yang menggambarkan APBdes di pajang di setiap kantor desa.

Terhadap proses perencanaan pembangunan desa sendiri menurut Faisal mekanismenya sudah jelas sesuai regulasi yang ada melalui musyawarah desa (Musdes). Proses pelaksanaan musdes kan terbuka untuk umum di desa masing-masing meskipun ada BPD, Kadus RT dan RW.

"Hanya saja sebaiknya masyarakat lebih proaktif melibatkan diri dalam proses musdes itu. Mesti ikut hadir jangan melihat dari jauh saja lantas bilang tak terbuka. Mudah - mudahan semakin lama proses keterbukaanya semakin baik seiring berjalannya waktu dengan pemanfaatan media sosial yang ada juga, "ujar Faisal.

Ini juga menurut Faisal Aswan dibuktikan ketika pengawasan datang dari berbagai pihak, pemerintah desa dengan terbuka menyambutnya. Baik itu dari penegak hukum maupun pengawas lainnya termasuk dari KPK sendiri.

Sedangkan adanya temuan Fitra soal setor menyetor, korupsi dan pungli. Menurut Faisal ini masih jadi problem besar bahkan di seluruh tempat dan tingkatan. Tidak hanya di sektor desa, sektor lain lebih besar dan lebih parah banyak.

"Persoalannya hanya masalah prilaku oknum. Oleh karena itu tak bisa kita justifikasi prilaku itu terjadi di seluruh perangkat pemerintah desa, mungkin hanya beberapa oknum saja, "ujarnya.

Kemudian untuk pendekatan penegak hukum dalam melakukan pengawasan dana desa, Faisal Aswan juga berpendapat sebaiknya kedepankan aspek pembinaan, bukan tindakan.

"Karena sebagian besar terjadinya temuan karena kealpaan administrasi, persoalan SDM & regulasi yang berubah cepat tapi tak tersosialisasi dengan baik. Tidak semata-mata karena prilaku oknum. Saya setuju ketika ada fikiran untuk terus meningkatkan kapasitas perangkat pemerintah desa, "jelas mantan Anggota DPRD Riau tersebut.

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved