Lahan Pemerintah di Kubang Diduga Disewakan Oknum Pemprov untuk Lahan Usaha Masyarakat

Komisi III DPRD Riau menemukan adanya bangunan liar yang dijadikan beberapa usaha bibut bunga dan tanaman di sana.

Tribun Pekanbaru/ Alex
Komisi III DPRD Riau meninjau lahan Pemprov Riau di Jalan Kubang Raya, Selasa (9/11/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Saat melakukan sidak ke lahan kosong milik Pemprov Riau, yang berada di Jalan Kubang Raya, Kabupaten Kampar, Komisi III DPRD Riau menemukan adanya bangunan liar yang dijadikan beberapa usaha bibut bunga dan tanaman di sana.

Hal tersebut diduga oleh Komisi III dikelola secara ilegal oleh oknum pegawai di lingkungan Pemprov Riau. Karena bangunan yang berdiri di sana tidak atas izin yang jelas, dan hanya secara lisan dengan oknum di Pemprov Riau.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby sebagai kepala rombongan mengatakan, lahan seluas 10 hektare tersebut, menurut rencana sebagiannya akan dibangun kantor Unit Kepala Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Namun saat dilakukan sidak, dilokasi tersebut sudah terdapat bangunan liar, serta digunakan masyarakat untuk berusaha berjualan tanaman dan bunga.

"Pengakuan warga, katanya sudah minta izin kepada pegawai yang setahu dia bertugas di Bapenda," kata Suhardiman Amby.

Seharusnya di lahan milik pemerintah tersebut, menurut Suhardiman tidak boleh ada bangunan dan juga dijadikan lokasi berusaha. Kecuali ada izin resmi dan kontrak sewa menyewa lahan yang hasilnya dimasukkan ke kas daerah.

"Kalau memang disewakan ya disewakan secara resmi dan hasilnya masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pribadi oknum. Kemudian agar tidak terjadi masalah dibelakang hari, harus diikat dengan perjanjian. Jangan nanti jika banyak bangunan liar, saat Pemprov mau membangun masyarakat minta ganti rugi. Kalau sewa, jelas pakai surat resmi, jadi uangnya untuk daerah," sebutnya.

Pemilik kedai tanaman di sana kepada Tribun menyebutkan, pihaknya memang hanya minta izin kepada pegawai Pemprov di lokasi tersebut, namun ia mengaku kalau tidak membayar apa-apa.

"Kami hanya minta izin di sini Pak, kami tidak ada membayar, hanya numpang saja. Tapi kalau sudah mau dibangun, kami juga bersedia pindah," ujarnya.

Selain meninjau lahan tersebut, sebelumnya Komisi III juga mendatangi UPT Bapenda di Kubang. Disana, anggota dewan mendapati kantor UPT yang dinilai sudah tidak layak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dimana bangunnya sudah tua, ruangan sempit dan panas sehingga membuat masyarakat tidak nyaman untuk membayar pajak.

"Kantor UPT itu untuk mendatang uang bagi daerah, tapi kondisinya seperti kandang kambing. Sebenarnya untuk pembangunan gedung baru sudah ada DED sejak tahun 2016, tapi belum juga terlaksana. Untuk itu, pembangunan gedung baru harus terlaksana di tahun 2018 ini juga dengan sana sekitar Rp 6 miliar. Di UPT Kubang, pendapatan tahun lalu Rp 17 miliar dari target Rp 25 miliar," tuturnya. (ale)

Penulis: Andrei Bhayu
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved