Uang Perjalanan Dinas Meningkat, Pengamat Minta DPRD Jangan Semena-mena Gunakan Uang Rakyat

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Penggunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Riau yang dinilai cukup besar, menurut pengamat politik dan pemerintahan Universitas Riau (UR), Hasanuddin, hal tersebut dilihat dari kepentingan perjalanan dinas tersebut.

Dikatakannya, anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas tersebut adalah uang rakyat, maka, setiap penggunaannya pun harusnya menurut dia harus berdasarkan kepentingan rakyat.

"Setiap sen anggaran tersebut adalah uang rakyat, dan harus bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Uang perjalanan dinas itu harus sesuai dengan rasionalitas, dan bisa dipertanggung jawabkan, yang artinya, berkesuseuaian dengan kepentingan rakyat dan sesuai undang-undang," kata Hasanuddin kepada Tribun, Kamis (18/1).

Dikatakan Hasanuddin, esensi rasionalisasi dan efesiensi untuk perjalanan dinas tersebut memang pada penggunaan anggaran tersebut. Jika memang betul-betul untuk kepentingan rakyat, maka menurutnya pekerjaan di dewan akan terganggu kalau dikurangi. Namun sebaliknya, jika hanya untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat dan hanya untuk mengharapkan fee dari perjalanan dinas tersebut, maka amanah rakyat dipertaruhkan.

"Sebenarnya apa yang disampaikan pihak kementerian dan juga tanggapan dari DPRD, tidak bisa kita salahkan. Kalau memang anggaran tersebut dinilai perlu rasionalisasi, maka pihak DPRD harusnya merasionalkan anggaran tersebut. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan pekerjaan menurut DPRD itu sudah pas, maka pihak kementerian juga harus bisa memahami kepentingan di daerah," sebutnya.

Ditambahkannya, ketika kewenangan kepada daerah sudah diberikan melalui otonomi daerah, harusnya menurut dia pihak kementerian tidak perlu ikut campur terlalu jauh soal perintahan di daerah. Karena pastinya menurut dia pemerintah daerah dan DPRD di daerah bisa menyelesaikan persoalan sendiri, dan mereka yang paling tahu kondisi di daerah.

"Tapi pihak DPRD Riau juga tidak bisa berlindung dibalik otonomi daerah tersebut, lantas semena-mena dalam menggunakan anggaran. Bagaiaman pun, mereka sudah dipercaya oleh rakyat untuk menjadi perpanjangan tangan, dan jangan sampai maah mereka yang merugikan rakyat," ujarnya. (ale)