advertorial

Komitmen Gubernur Riau untuk Infrastruktur Jawab Keluhan Masyarakat

Anggaran yang digelontorkan juga tidak sedikit. Mencapai Rp577,92 miliar untuk membangun 6.245 meter jembatan

Komitmen Gubernur Riau untuk Infrastruktur Jawab Keluhan Masyarakat
istimewa

Pembangunan Infrastruktur di Riau tahun 2017 sesuai hasil yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah membangun atau peningkatan jalan sepanjang 148,8 Kilometer Jalan milik Provinsi.

Sehingga pada tahun 2017 jumlah kondisi jalan Baik meningkat dari 2016 lalu yakni sepanjang 1.406,63 Kilometer, kemudian kondisi sedang 576,51 Kilometer, Rusak ringan 401,50 kilometer dan Rusak berat 648,68 kilometer.

Bila dibandingkan tahun Tahun 2016 lalu kondisi Baik hanya 1.330,97 kilometer dan sedang 582,14 kilometer, Rusak ringan 410,98 kilometer dan rusak berat 709,23 kilometer.

Sementara untuk peningkatan dan pembangunan jalan yang dilakukan sejak 2014 lalu hingga 2017, dimana sudah terbangun sepanjang 665,73 Kilometer Jalan milik Provinsi.

Dimana tahun 2014 dibangun sepanjang 229,02 kilometer kemudian tahun 2015 sepanjang 229,99 kilometer, tahun 2016 sepanjang 163,99 kilometer, selanjutnya Tahun 2017 sepanjang 148,80 kilometer.

Untuk anggaran yang digelontorkan sendiri mulai tahun 2014 dengan anggaran Rp652, 6 Miliar, tahun 2015 anggaran Rp1,26 Triliun, tahun 2016 anggaran Rp844, 7 Miliar dan 2017 anggaran Rp838, 8 Miliar.

"Untuk tahun 2018 kita masih Komit dalam pembangunan infrastruktur jalan. Memang tidak bisa kita lakukan sekaligus karena pembangunan jalan ini butuh anggaran besar, "ujar Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam refleksi akhir Tahun 2017.

Menurut Andi Rachman selain pembangunan jalan yang akan terus dilakukan secara kontiniu juga pemeliharaan agar tidak mudah rusak juga harus menjadi perhatian kedepan.

Karena banyak dan panjang jalan yang dibangun, namun hanya bertahan sebentar karena kenderaan bertonase berat selalu melewati jalan tersebut.

"Maka dari itu, kami sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan kita berharap ada solusi masalah ini, "ujar Andi.

Dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu, Andi bahkan menyebut harus ada aturan di daerah yang mengatur aktifitas kenderaan bertonase berat, bagaimana untuk berkontribusi membantu daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan.

"Nanti akan dibicarakan bagaimana Tekhnis pelaksanaan di lapangan, yang jelas harus berkontribusi kepada daerah. Sehingga kenderaan angkutan berat non BM juga harus ditindak, "ujar Andi.(adv/uha)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved