Breaking News:

Ini Pesan Gubernur Sumatera Barat untuk Tiga Pjs Walikota

Gubernur Irwan Prayitno melantik tiga pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar untuk menjadi pejabat sementara (Pjs) Walikota di tiga daerah di Sumbar.

Editor: Ariestia
Istimewa
Gubernur Irwan Prayitno melantik tiga pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar untuk menjadi pejabat sementara (Pjs) Walikota di tiga daerah di Sumbar, Rabu (14/2/2018) siang. 

Laporan: Riki Suardi

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Irwan Prayitno melantik tiga pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar untuk menjadi pejabat sementara (Pjs) Walikota di tiga daerah di Sumbar, Rabu (14/2/2018) siang.

Ketiga Pjs walikota yang dilantik itu yakni, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumbar Alwis, yang mengisi jabatan Pjs Walikota Padang.

Kemudia Kepala Biro Organisasi Sumbar Irwan yang ditugaskan untuk menjadi Pjs Walikota Padangpanjang. Sedangkan jabatan Pjs Walikota Sawahlunto, diisi Abdul Ghafar yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Sumbar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pelantikan ketiga pejabat sementara itu dilakukan, karena ada tiga walikota yang memasuki masa cuti. Sebab, ketiganya kembali mencalon sebagai walikota untuk periode kedua.

"Ketentuan cuti tersebut, diatur oleh Pasal 70 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Turunan pasal tersebut pun dituangkan pada Peraturan KPU (PKPU) No 15 tahun 2017," kata Irwan.

Pada PKPU tentang Pencalonan kepala daerah itu, jelas Irwan, terdapat ketentuan bahwa setiap calon yang sedang menjabat sebagai kepala daerah harus mengajukan cuti aebelum masa kampanye.

"Cuti itu hanya berlaku bagi petahana yang kembali mencalon sebagai kepala daerah. Karena kepala daerahnya cuti, makanya diajukan pejabat sementara walikota untuk mengisi kekosongan jabatan di pemerintahan," ujarnya.

Pengajuaan pejabat sementara ini, sebut Irwan, sesuai dengan SK Mendagri. Pada SK tersebut, ada lima poin yang menjadi tugas Pjs walikota. Di antaranya, menjaga kesinambungan urusan pemerintah tanpa ada kendala.

Menandatangani perda dalam bentuk penyelenggaraan aturan pemerintahan bersama DPRD, serta berhak menunjuk pejabat apabila terdapat kekosongan jabatan, dan penununjukan tersebut harus persetujuan gubernur.

Kemudian, menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah pemerintahan, serta diminta untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang ASN tidak boleh jadi tim sukses pasangan calon kepala daerah.

"Jangan sampai ada ASN yang menjadi tim sukses. Jika ada, maka ancaman hukuman pun akan menanti. Seluruh ASN bekerja saja dengan baik dan benar, netralitas nomor satu," tegas Irwan.

Seluruh Pjs, tambah Irwan, juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak dan komponen masyarakat. Kemudian, jika nantinya ditemukan ada masalah yang krusial, segera dikoordinasikan.

"Kalau ada masalah yang krusial, segera melapor ke pemerintahan provinsi supaya dapat diselesaikan secara bersama-sama," tutup Irwan.

Seperti diketahui, tiga kepala daerah di Sumbar memasuki masa cuti yang terhitung sejak 14 Februari hingga 23 Juni 2018. Selama masa cuti, ketiga kepala daerah tersebut akan mengikuti masa kampanye.

Ketiga kepala daerah itu adalah Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Walikota Sawahlunto M Yunus, dan Walikota Padang Panjang Hendri Arnis. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved