Breaking News:

Pelalawan

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Pelalawan Dihitung Ulang

Setelah dirembukan, tim independen yang melakukan pengkajian ulang ditunjuk oleh Sekretariat DPRD.

Penulis: johanes | Editor: Afrizal
Shutterstock
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI- Tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2018 ini dihitung ulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pelalawan.

Tim appraisal diturunkan dalam melakukan penghitungan ulang.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin, penghitungan ulang telah direncanakan sejak awal tahun 2018.

Setelah dirembukan, tim independen yang melakukan pengkajian ulang ditunjuk oleh Sekretariat DPRD.

"Hasil kesepakatan kemarin, Setwan yang mencari tim apresialnya. Informasi terakhir tim tinggal turun ke lapangan melakukan survey," papar Devitson Saharuddin kepada tribunpelalawan.com, Kamis (23/2/2018).

Baca: Memilukan! Bayi Badak Berusaha Membangunkan Induknya yang Mati Ditembak Pemburu

Baca: Subuh Nahas di Jalan Siak II, Dump Truk vs Truk Tanki Laga Kambing Sopir Tewas di Tempat

Apabila tim independen telah menyelesaikan survei dan angkanya didapatkan, kemudian diajukan ke BPKAD sebagai dasar untuk membayarkan.

Penghitungan ulang ini dilakukan lantaran tunjangan perumahan yag dibayarkan sejak tahun 2014 silam dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"Tahun-tahun sebelumnya kita hanya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) saja untuk menetapkan besarannya. Jadi sekarang kita hitung ulang lagi menggunakan tim independen," bebernya.

Disamping itu, hal ini merupakan anjuran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana Pemkab Pelalawan harus melampirkan dasar penganggaran tunjangan berlandaskan perhitungan pihak ketiga.

Jika hampir empat tahun ini para penyambung lidah rakyat menerima tunjangan perumahan Rp 14 juta setiap bulan, angka itu belum tentu utuh usai peninjauan kembali.

"Bisa saja turun dan ada juga kemungkinan naik. Sesuai hasil perhitungan tim appresial. Kalau sudah seperti itu, kita lebih aman dan nyaman dalam menganggarkan serta membayarnya," tandas Devitson(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved