Alokasi Anggaran Ruas Jalan Provinsi untuk Inhil Tahun 2018 Minim, Dewan Inhil Kecewa
Komisi III DPRD Inhil menyampaikan kekecewaan terhadap minimnya alokasi anggaran ruas jalan Provinsi di Kabupaten Inhil tahun 2018.
Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: Ariestia
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuntembilahan.com : T. Muhammad Fadhli.
TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyampaikan kekecewaan terhadap minimnya alokasi anggaran ruas jalan Provinsi di Kabupaten Inhil tahun 2018.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna, ST, M.Si usai melakukan kunjungan kerja ke Dinas PUPR Provinsi Riau, Rabu (7/3/2018).
Iwan Taruna yang hadir bersama Sekretaris Komisi Asnawi serta Anggota Zulbahri, Mansun, M. Sabit dan Asmadi membeberkan, dari total pagu anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau yakni sekitar Rp 590 M, hanya sebesar Rp 4 M pengalokasian tahun anggaran 2018 untuk ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Inhil.
“Kita sangat kecewa, ternyata alokasi anggaran ruas jalan Provinsi di Kabupaten Inhil tahun 2018 ini hanya Rp 4 M. Itu pun hanya untuk anggaran pemeliharaan ruas jalan Selensen-Kota Baru,” ungkap Iwan Taruna ketika dikonfirmasi awak media.
Parahnya lagi, menurut pria yang juga akrab disapa IT ini, ternyata ini bukan kali pertama Pemerintah Provinsi Riau seakan 'menganaktirikan' Kabupaten Inhil, karena tahun sebelumnya hal tersebut juga terjadi.
“Bukan hanya tahun ini saja anggarannya sangat kecil, tahun kemaren juga seperti itu. Kita merasa dianaktirikan. Kami kecewa dan sedih mendengarnya,” kesal politisi muda PKB ini.
Sementara itu menurut Iwan lagi, masih banyak ruas jalan provinsi lain yang harus mendapat perhatian, antara lain seperti ruas jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka, Simpang Kuala Saka- Khairiah Mandah, Simpang Kuala Saka-Teluk Lanjut - Sungai Guntung, Tembilahan - Enok, Enok - Batas Jambi, Sungai Luar - Teluk Pinang- Kuala Gaung.
“Sama sekali tidak ada anggaran untuk perbaikan ruas jalan tersebut. Kita minta agar dianggarkan, Karna itu akses vital yang sangat dibutuhkan masyarakat Inhil. Kalau seperti ini kita menilai pemprov tak punya niat untuk membangun Inhil," pungkasnya. (*)
