Massa Mahasiswa Kecewa Berat Saat Aksi di Kantor DPRD, Ini yang Telah Terjadi

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny Kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN - Setelah Menggelar aksi di Bundaran Ratik Togak, puluhan mahasiswa dari perguruan tinggi se Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), kembali mengadakan aksi demo ke gedung DPRD Rohul, Kamis (8/3/2018).

Mereka berasal dari Universitas Pasir Pengaraian (UPP), STAI Tuanku Tambusai, STKIP Rokania dan ISQ itu menyampaikan berbagai tuntutan.

Bahkan, aksi masa awalnya sempat memanas, karena kedatangan mahasiswa tertahan di luar pagar gedung dewan.

Sementara puluhan aparat kepolisian dari Polsek Rambah yang dipimpin Kapolsek AKP Didi Antoni SH MH berjaga jaga mengamankan aksi.

Sayangnya, tak ada satu pun anggota DPRD Rohul yang berada di gedungnya, sehingga membuat mahasiswa kecewa berat.

"Kami mau masuk ke rumah rakyat, kok pagarnya ditutup, apa gak boleh kami masuk ke rumah kami, kemana ni anggota dewan kok satupun tidak ada, "teriak dua mahasiswa peserta aksi, Wicky Yuliandra dan Basuki .

Meski tak ada satu pun Anggota Dewan yang menemui masa Aksi, mahasiswa diterima oleh Kabag Persidangan dan Produk Hukum Setwan DPRD Rohul, Gusman Efendi SH di Ruangan Aula Banggar.

Dalam pertemuan di ruangan Banggar itu, koordinator Umum Aksi, Ilham Al Amin, kembali mempertanyakan ketidak hadiran satu orang pun anggota dewan, bahkan mahasiswa meminta surat perjalanan tugas anggota dewan itu kemana saja.

"Kemana Anggota Dewan saat masyarakat butuh mereka tak ada, ini sangat luar biasa," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Mahasiswa menilai, DPR dan pemerintah juga berupaya‎ membungkam kritikan rakyat khusunya mahasiswa dengan UU MD3 yang baru.

"Pemerintah sekarang hanya berkoar tentang kerja..kerja ..kerja, tapi pekerjaan yang dilakukan tidak ada hasil. Sekarang ini Rakyat menginginkan berkerja dengan hasil," Sebutnya.

Sementara, Kabag Persidangan Setwan DPRD, Gusman menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD Rohul termasuk pimpinan memang tidak ada di kantor.

"Semua anggota dewan ada SPT nya ke luar daerah konsultasi urusan dan persoalan masyarakat ke Pekanbaru dan Jakarta, karena itu saya ditugaskan menerima aspirasi adik adik untuk nanti diteruskan ke pimpinannya," tutupnya.

Sebelumnya Masa aksi menyampaikan 7 tuntutan, Tolak kenaikan harga BBM dan normalisasi pendistribusian minyak ke Riau.

Kemudian, Naikkan dan stabilkan harga karet, stop kebijakan impor yang dianggap merugikan rakyat, selanjutnya, ‎tolak investasi asing, Tegakkan keadilan hukum di indonesia, nasionalisasi aset bangsa dan indonesia darurat demokrasi. (*)