VIDEO: Selain Turunkan Harga Pertalite, Pasokan Premium Diminta Maksimal ke Riau

Laporan Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mendatangi BPH Migas untuk memperjuangkan penyaluran BBM jenis premium tetap maksimal dan prioritas ke Provinsi Riau. Karena bagaimanapun juga premium masih menjadi kebutuhan masyarakat.

Meskipun pengurangan pasokan ini tujuan dari Pertamina sendiri untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan BBM kualitas tinggi, namun menurut Sekda, masyarakat juga berhak untuk memilih bahan bakar.

Sehingga pasokan harus tetap maksimal ke Riau agar ketersediaan BBM jenis premium tidak langka lagi diseluruh SPBU di Riau sebagaimana yang terjadi selama ini.

Ini dikatakan Sekda usai bertemu dengan Komite BPH Migas di Jakarta, menurutnya masyarakat Riau masih butuh premium. Sedangkan respon BPH migas sendiri akan bantu dorong Pertamina untuk memaksimalkan penyaluran premium ke Riau.

"BPH Migas akan desak Pertamina agar penyaluran premium ke Riau maksimal. Karena yang mengatur penyaluran itu BPH Migas dan sebagai perusahaan Pertamina harus ikuti itu, masyarakat masih butuh premium kok, "ujar Sekda.

Tidak hanya itu, BPH Migas juga dalam waktu dekat akan turun ke Riau, maka untuk itu Sekda akan memperlihatkan kondisi pasokan premium yang dibatasi di Riau dan tuntutan masyarakat.

"Saya akan bawa BPH Migas ke lokasi yang pasokan Premium nya sangat kecil dan masyarakat sangat membutuhkan, "ujarnya.

Baca: Prediksi MU vs Sevilla: Mourinho Cukup Targetkan Menang dengan Selisih 1 Gol Saja

Baca: VIDEO: Ngeri! 3 Orang Sekeluarga Meninggal dalam Kecelakaan di Tapung

Sedangkan alasan untuk edukasi selama ini agar kedepannya masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas tinggi, menurut Sekda masyarakat tidak bisa dipaksakan dan nanti juga masyarakat akan menyadari sendiri seiring berjalannya waktu.

"Biarlah semuanya berjalan sampai masyarakat paham dan sadar, karena sekarang ini masyarakat juga ingin memilih dan masih butuh BBM yang sedikit murah, "ujarnya.

Ini juga terjadi karena harga Pertalite yang sedikit mahal di Riau bila dibandingkan daerah lain karena penetapan Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB) melalui pendekatan tertinggi.

Namun dengan akan direvisi Perda Pajak PBBKB dari 10 persen menjadi 7,5 Persen tersebut menurut Sekda harga Pertalite akan lebih murah dan daya beli masyarakat akan meningkat.

"Silahkan pilih, harga pertalite akan lebih murah dan pasokan premium juga normal ke Riau. Jangan sampai terpaksa membeli Pertalite, "ujar Sekda.

Untuk angka PBBKB 7,5 Persen itu sendiri menurut Sekda sudah mengakomodir dua kepentingan baik itu harga Pertalite lokal di Riau menurun dan Pajak yang harus ditingkatkan.

"Bagaimanapun juga pajak PBBKB ini di Provinsi hanya 30 persen dan 70 persen nya di kabupaten/Kota, "jelas Hijazi.