Tahun Ini Pemprov Kembali Lakukan Rasionalisasi Hingga Rp 1 Triliun
Persoalan minim keuangan masih menjadi masalah yang serius bagi Pemerintah Provinsi tahun 2018 ini.
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Persoalan minim keuangan masih menjadi masalah yang serius bagi Pemerintah Provinsi tahun 2018 ini.
Apalagi target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) difokuskan. Sehingga harus dilakukan rasionalisasi besar-besaran.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi Jumat (23/3).
Menurutnya organisasi Perangkat Daerah (OPD) bakal mengikat pinggang kencang-kencang.
Rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 secara besar-besaran yang jumlahnya mendekati angka Rp1 triliun.
Penghematan yang dilakukan Pemprov Riau tidak hanya tahun ini, namun tahun sebelumnya juga telah melakukan rasionalisasi sebesar Rp1,5 triliun dari APBD 2017 sebesar Rp10 triliun lebih.
Dilakukan rasionalisasi karena anggaran yang berkurang dan anggaran itu dipergunakan Pemerintah untuk pembayaran hutang dan sebagainya yang sifatnya mendesak saat itu.
"Rasionalisasi anggaran yang dilakukan akibat target pendapatan tahun 2017 tak tercapai sebesar Rp300 miliar, dan dana transfer pusat sebesar Rp600 miliar mengalami tunda salur. Ini penyebabnya yang harus dihadapi," ujar Ahmad Hijazi.
Namun demikian lanjut Sekda tetap saja nantinya rasionalisasi anggaran yang dilakukan sesuai dengan kekurangan.
Karena sekarang ini baru gambaran saja dan menghimpun seluruh masukan.
"Paling tidak, sesuai dengan kekurangan itu. Tentu rasionalisasi harus didiskusikan, karena dibahas dan diputuskan bersama-sama DPRD. Ini suatu hal yang tidak bisa dihindari," jelasnya. (*)
