DBH dari Pusat Berkurang, DPRD Riau Pertanyakan Ini ke Pemprov Riau

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- DPRD mempertanyakan
terkait adanya wacana Riau harus berhemat Rp 1 triliun.

Hal tersebut karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai dan berkurangnya transfer pusat.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, persoalannya bukan pada masalah mau mengurangi atau tidak, tapi bagaimana pihak Pemprov Riau berupaya mencapai target PAD.

Baca: Harga Pertalite Naik, Pansus Pajak Daerah DPRD Riau Pertanyakan Komitmen Pertamina

Baca: Sejumlah Luka Ditemukan di Tubuh Mayat yang Ditemukan Warga Saat Cari Kerang 

Sehingga tidak perlu pengurangan di berbagai sektor dan bidang. 

"Persoalannya bukan pada masalah mau mengurangi atau tidak. Kalau soal mengurangi kamipun juga bersedia untuk mengurangi anggaran. Tapi masalahnya adalah, bagaimana Bapenda bisa berusaha mencapai target PAD," kata Noviwaldy kepada Tribun, Minggu (25/3/2018).

Baca: Percepat Perekaman Data Penduduk, Ini yang Dilakukan Pemkab Inhu

Dikatakannya, pihaknya ingin mendapatkan informasi dari Bapenda, apa yang menjadi alasan bagi pihak Bapenda sehingga menyatakan PAD tidak mencapai target. 

Dikatakannya, kalau soal dana transfer pusat dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) dimakluminya memang berkurang.

Tapi kalau PAD menurutnya harusnya Pemprov Riau bisa lebih mengupayakan lagi untuk lebih. 

"Kalau dikurangi karena pengurangan DBH, itu iya, sebanyak Rp 400 miliar. Tapi kalau PAD bagaimana bisa berkurang, apa Bapenda mau ambil dari upah pungut saja. Lalu kalau tak tercapai tinggal mengurangi atau berhemat," imbuhnya. 

Baca: Jalan Rusak di Desa Ringin, Pernah Ditanami Sawit oleh Warga Saat Kunjungan DPRD

Sebelumnya, Sekdaprov Riau mengimbau agar semua pihak bisa mengurangi atau berhemat anggaran, termasuk pihak DPRD yang dinilai juga terbilang besar anggarannya. (*)