Harga Pertalite Segera Turun, Warga Belum Bisa Move On dari Premium

Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah untuk penurunan pajak pertalite sudah dilaksanakan.

Harga Pertalite Segera Turun, Warga Belum Bisa Move On dari Premium
TribunPekanbaru/TheoRizky
Petugas tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium kepada sejumlah kendaraan di sebuah SPBU Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu (30/3/2016). Mulai tanggal 1 April 2016 mendatang, BBM jenis ini harganya akan diturunkan. Hal ini dilakukan menyusul tren penurunan harga minyak mentah dunia. Namun pihak PT Pertamina masih belum mengumumkan berapa besar penurunan harga premium tersebut nantinya. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM - Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah untuk penurunan pajak pertalite sudah dilaksanakan.

Namun hal tersebut ternyata tidak semata-mata mambuat masyarakat puas.

Bahkan banyak yang merasa penurunan tersebut bukan untuk kelas menengah ke bawah, karena persentase dan harga jual penurunannya dinilai tidak signifikan.

Salah seorang warga Jalan Lumba-lumba, Pekanbaru, Riki mengatakan dirinya sangat senang pihak pemerintah sudah menurunkan pajak pertalite.

Namun demikian, ia berharap, pasokan premium juga harus ditambah, karena harga pertalite menurutnya belum turun secara siginifikan.

"Turunnya tidak banyak, hanya sekitar Rp 250 per liter. Kalau dijumlahkan dalam jumlah banyak memang iya, tapi bagi kami yang membeli untuk minyak motor satu liter dua liter tentu tak terasa dampaknya. Karena itu, kami tetap berharap pada premium, agar jangan dihilangkan, dan kalau bisa ditambah pasokannya," harapnya.

Baca: Blue Moon Tahun 2018 Berpengaruh Pada Zodiakmu Lho, Cek Disini

Junaidi, salah seorang warga Jalan Soebrantas mengatakan, penurunan pajak pertalite tersebut dinilainya menanggung, karena hanya turun 5 persen.

"Katanya bisa 0 persen, mengapa tidak mengambil langkah itu saja. Memang berdampak kepada pendapatan daerah tapi pendapatan itu kan untuk rakyat, dan ini juga untuk rakyat, mengapa tak dinol persenkan saja, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung. Kalau dijadikan pendapatan, nanti dipotong-potong pula sama oknum yang koruptor," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Alex
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved