Jaksa Tuntut Lahan TNTN Kepemilikan Johanes Sitorus Dikembalikan untuk Negara

JPU dalam sidang tuntutan dugaan Tipikor menuntut pengembalian lahan seluas 500 hektar lebih yang diterbitkan sertifikatnya oleh terdakwa.

Shutterstock
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Ilham Yafiz

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang tuntutan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penerbitan Sertifikat lahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menuntut sertifikat pengembalian lahan seluas 500 hektar lebih yang diterbitkan sertifikatnya oleh terdakwa kepada negara.

Dari data yang diperoleh Tribunpekanbaru.com, duduk sebagai pesakitan dalam perkara inj, Para terdakwa, Zaiful Yusri, Subiakto, Hisbu Nazar, Abdul Rajab, Rusman Yatim, serta Edi Erisman

Lahan itu diterbitkan atas kepemilikan Johanes Sitorus. Dalam perkara ini bertindak sebagai saksi.

Ia juga sempat diadili dalam kasus dugaan penyerobotan lahan, tetapi lepas setelah eksepsinya diterima oleh hakim pengadilan Negeri Bangkinang, karena status perkara yang kedaluarsa.

Baca: Digerebek Polisi di Hotel, Pengedar Narkoba Nekat Loncat dari Kamar Lantai 3, Apes Ini yang Terjadi

500 hektar lebih kawasan TNTN yang diterbitkan sertifikatnya disebut sebagai bentuk kerugian negara, karena merupakan aset negara yang dikuasai perorangan, tidak sesuai peruntukkannya.

"Hilangnya aset menjadi kerugian negara. Kawasan hutan hilang menjadi kawasan lahan milik Johanes Sitorus. Kami mohonkan tanah dirampaskan untuk negara dan dikembalikan ke KLHK," sebut JPU Lexi membacakan berkas tuntutan, Kamis (12/4/2018) di hadapan majelis hakim yang dipimpin Bambang Miyanto.

Terkait upaya hukum ini, lebih lanjut Lexi menerangkan kepada Tribun usai persidangan, jika kejaksaan secara maksimal mampu melakukan tuntutan sita lahan atas Johanes Sitorus.

Baca: Pusing Jawab Soal UNBK, Siswa SMA Ramai Curhat di IG Kemendikbud, Komentarnya Ngakak!

Secara hukum, yang bersangkutan biaa dikenakan pasal turut serta dalam perkara ini, hanya saja Johanes Sitorus telah diproses sidang dibPN Bangkinang dan dinyatakan lepas karena kadaluarsanya perkara.

"Kita maksimal bisanya upaya hukum penyitaan lahan, sehingga tidak dikuasai lagi oleh Johanes Sitorus. Kalau kasusnya itu dulu kan sudah pernah disidang di Bangkinang, dan dinyatakan kedaluarsa," tandasnya.

Perkara yang menyeret Johanes Sitorus duku diungkap oleh penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Sayangnya begitu vonis lepas dengan diterimanya eksepsi terdakwa, penyidik PPNS KLHK tidak melakukan upaya hukum lainnya. (*)

Penulis: Ilham Yafiz
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved