Masuk Dalam PSN Kementerian PUPR akan Lapor Pusat Penolakan Pembangunan Waduk Lompatan Harimau

"Untuk pembangunan waduk itu sebenarnya belum ada pembangunan, sekarang ini masih dalam tahap design dari pembangunan tersebut, "

Masuk Dalam PSN Kementerian PUPR akan Lapor Pusat Penolakan Pembangunan Waduk Lompatan Harimau
TribunPekanbaru/Teddy Tarigan
Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Riau melakukan aksi menolak pembangunan waduk Lompatan Harimau yang rencananya dibangun di Desa Cipang Kecamatan Rokan IV Koto Rokan Hulu Senin (23/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

Tribunpekanbaru.com, PEKANBARU- Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) perencanaan Pembangunan Waduk Lompatan Harimau dari Balai Besar Wilayah III Sungai Sumatera Kementerian PUPR Nurwahidah yang hadir menemui demonstran penolakan pembangunan waduk mengatakan saat ini masih dalam perencanaan.

"Untuk pembangunan waduk itu sebenarnya belum ada pembangunan, sekarang ini masih dalam tahap design dari pembangunan tersebut, "ujar Nurwahidah kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (23/4/2018).

Menurut Nurwahidah kajian untuk pembangunan waduk ini sendiri sudah dilakukan, ini masuk ke desain, nanti akan dilakukan sertifikasi, dan masih banyak tahapan lainnya.

"Untuk penolakan dari dari masyarakat, kami ini terima usulan dari Rohul, kami perlu surat resmi dari Bupati jika ada pembatalan dan penolakan, usulan dari bupati, kami akan usulkan ke pusat berupa penolakan, "ujar Nurwahidah.

Ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Cipang  Gelar Aksi Demo Di Kantor Bupati Rohul.
Ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Cipang Gelar Aksi Demo Di Kantor Bupati Rohul. (Tribunpekanbaru/Donnykusumaputra)

Baca: Komentari Protes Warga Pembagunan Waduk di Rohul, Abdul Wahid: Wajar Terjadi Polemik

Baca: Didatangi Perwakilan Pemprov Riau Massa Aksi Justru Cueki Asisten 1 Setdaprov, Pilih Bubar

Saat ditanya untuk anggaran pembangunan waduk ini sendiri menurut Nurwahidah belum diketahui namun itu sudah masuk dalam proyek strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Sekarang ini anggaran belum tahu, karena masih desain dan bertahap. Bahkan pembebasan lahan juga belum ada. Itu baru rencana, nanti semua dilihat dulu berapa yang tergenang,"jelas Nurwahidah.

Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo sudah menetapkan 11 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Riau melalui Perpres nomor 58 tahun 2017.

Halaman
12
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved