Independen tapi Tak Netral, Begini Kontrak Politik KSPI dengan Prabowo pada Pilpres 2019
Prabowo harus teken kontrak politik Prabowo harus menandatangani kontrak politik sebagai syarat mendapatkan dukungan dari KSPI pada Pilpres 2019.
lihat foto
2. Hapus outsourcing.
3. Tingkatkan benefit jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
4. Angkat guru honor dan tenaga honor menjadi pegawai negeri sipil.
5. Sediakan perumahan buruh yang murah.
Baca: Oknum Guru Kepergok Ngamar Sama Mantan Murid, Katanya Mau Hibur yang Lagi Patah Hati
Baca: Parto Partio Nabrak Pagar Besi, Komentar Sang Anak Bikin Nyesek
Sebelum menjatuhkan dukungan pada Prabowo, kata Said, KSPI sudah menyodorkan kontrak politik itu kepada beberapa tokoh lainnya, seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
KSPI juga pernah meminta bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyodorkan kontrak politik tersebut, tetapi belum direspons.
KSPI juga beberapa kali berencana menawarkan kontrak politik kepada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, tetapi pertemuan itu selalu gagal.
"Dari beberapa calon presiden yang kami diskusikan, bertemu langsung, dialog, akhirnya Pak Prabowo yang bersedia menandatangani itu dan ada partai yang mengusung," kata Said seperti dilansir tribunpekanbaru.com dari kompas.
Baca: Tak Bisa Hadir karena Tugas, Polwan Ini Hanya Saksikan Ijab Kabulnya Lewat Video Call, Bikin Haru
Baca: Siapa yang Diuntungkan Jika Rizal Ramli dan Sri Mulyani Berdebat?
Independen tapi tak netral
Said mengatakan, KSPI adalah organisasi buruh yang independen.
Namun, KSPI tidak bersikap netral dalam setiap pemilihan calon presiden, pemilihan calon legislatif, maupun pemilihan calon kepala daerah.
