Pelalawan

PT TSUM Dapatkan HGU Seluasa 6.055,77 Ha di Wilayahnya, Begini Kata Camat Kuala Kampar

Setelah informasi terkait sertipikat HGU ini mencuat ke masyarakat, menjadi topik pembicaraan di desa-desa yang ada di Kuala Kampar.

PT TSUM Dapatkan HGU Seluasa 6.055,77 Ha di Wilayahnya, Begini Kata Camat Kuala Kampar
Istimewa
Batas kawasan hutan Pulau Mendol Kecamatan Kampar yang menjadi HGU PT Trisetia Usaha Mandiri yang diterbitkan BPN. Masyarakat menolak penerbitan HGU perusahaan dikuatirkan mengganggu lahan pertanian padi milik warga. 

Laporan Wartawan Tribunpelalawan.com: Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI- PT Trisetia Usahamandiri (TSUM) mendapatkan izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamatan Kuala Kampar dengan luas mencapai 6.055,77 hektar.

Arealnya meliputi Desa Teluk Dalam, Desa Teluk, Desa Teluk Beringin, dan Desa Teluk Bakau.

Namun hingga kini PT TSUM belum menjalankan operasionalnya di Pulau Penyalai, nama lain Kuala Kampar.

Setelah informasi terkait sertipikat HGU ini mencuat ke masyarakat, menjadi topik pembicaraan di desa-desa yang ada di Kuala Kampar.

Baca: Gaji Bulan Mei-September 68 Bidan CPNS Belum Dibayar, Begini Jawaban Dinkes Bengkalis

Baca: Selama Ini Baik-baik Saja, TIba-tiba Sule Digugat Cerai Istri, Ada Apa?

Baca: Usai Kerusuhan Mako Brimob, 6 Kantong Mayat Dibawa ke Rumah Sakit

Baca: Begini Penampilan Presiden Joko Widodo Saat Hadiri Launching Replanting Kelapa Sawit di Rokan Hilir

Baca: Temui Massa Aksi Tolak Pembangunan Waduk di Rohul, Begini Kata Sekda Saat Diminta Kepastian Tertulis

Menurut Camat Kuala Kampar, Robby Ardelino, hingga kini PT TSUM belum melakukan komunikasi maupun koordinasi apapun kepada pemerintah kecamatan di Kuala Kampar.

Termasuk sosialisasi terhadadap masyarakat yang ada di enam desa dan satu kelurahan di Pulau Mendol, sebutan lainnya Kuala Kampar.

"Sampai sekarang belum ada komunikasi atau sosialisasi apapun selama saya menjabat disini. Kalau camat sebelum saya, itu tak tahulah," beber Robby kepada tribunpelalawan.com, Rabu (9/5/2018).

Robby menerangkan, dirinya belum pernah sekalipun bertemu dengan manajemen PT TSUM sejak HGU diterbitkan.

Hanya saja ia meluruskan jika patok kawasan hutan lindung yang ada di Kuala Kampar sifatnya legal atau sah.

Karena patok batas itu dipasang langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kapan perusahaan melakukan pengukuran dan survey, itu saya tak tahu juga," tandasnya.(*)

Penulis: johanes
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved