23 Catatan Soal Aset dan Keuangan dari BPK untuk Pemko Pekanbaru

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau memberikan sejumlah catatan terhadap pemeriksaan sementara atas laporan keuangan Pemko Pekanbaru tahun 2017.

Setidaknya ada 23 catatan yang harus diperbaiki oleh Pemko Pekanbaru sebelum berakhirnya proses pemeriksaan oleh BPK, 7 Juni 2018 mendatang.

Catatan yang harus diperbaiki oleh Pemko Pekanbaru tersebut disampaikan langsung oleh tim verifikasi Bdari PK RI Perwakilan Riau saat rapat Exit Meeting di kantor Walikota, Senin (21/5/2017).

Plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi saat memimpin rapat tersebut menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat melengkapi kekurangan kelengkapan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau.

Baca: 20 Tahun yang Lalu, Kisah Puncak Kebimbangan Soeharto Sebelum Memutuskan Mundur

Baca: Ketersediaan Pangan di Riau Masih Aman, Ini Penjelasannya

"Ada 23 catatan yang diberikan BPK RI kepada kita. Nah kita harus membenahi itu untuk mendapatkan opini WTP. Masih ada wkatu untuk memperbaikinya hingga 7 Juni 2018 mendatang," katanya.

Adapun 23 catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Riau tersebut antara lain yang berhubungan dengan penataan aset tetap, seperti beberapa kendaraan dinas di DPRD Pekanbaru yang belum dikembalikan.

Kemudian masalah tunjangan transportasi, aset kapitalisasi (aset pemeliharaan terpisah dari aset induk), kelebihan pembayaran, dan lain sebagainya.

"Saya minta yang 23 catatan dari BPK ini segera kita lengkapi," katanya.

Baca: Di Hari Ulang Tahunnya, Rasyid Rajasa Antarkan Istri ke Peristirahatan Terakhirnya

Baca: Terungkap, Pembaca Bibir Beberkan Percakapan Pangeran Harry dengan Meghan

Ayat pun berharap tahun ini Pemko Pekanbaru bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) seperti tahun lalu.

"OPD saya harapkan juga dapat bersinergi mewujudkan opini keuangan Pemerintah kita tahun 2017 kembali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian," pungkasnya. (*)