Tolak HGU PT TSUM di Kuala Kampar, Gemmpar akan Audiensi ke Bupati Harris

Laporan Wartawan Tribunpelalawan.com: Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Pascademonstrasi di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau dua pekan lalu, Gerakan Mahasiswa Masyarakat Kuala Kampar Peduli Pulau Mendol (Gemmpar) kembali melanjutkan perjuangannya.

Gemmpar berencana akan melakukan audiensi dengan Bupati Pelalawan, HM Harris, untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasinya. Yakni penolakan terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Trisetia Usahamandiri (TSUM) di Kecamatan Kuala Kampar.

"Minggu depan kami akan audiensi dengan pak bupati. Sudah dijadwalkan. Tuntutan kita tetap sama. Menolal HGU PT TSUM di Kuala Kampar," ungkap Koordinator Gemmpar, Andi Munawar, kepada tribunpelalawan.com, Selasa (22/5/2018).

Gemmpar akan menyampaikan semua keluhan dan keresahan masyarakat Pulau Mendol, sebutan lain Kuala Kampar, terkait terbitnya izin HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut di kampung halamannya.

Baca: Heboh Sandal Bertuliskan Lafal Arab, Netizen Kira Penistaan, Ternyata di Kamus Ini Arti Sebenarnya

Baca: Mengenal SIDS yang Diduga Sebabkan Cucu Aa Gym Meninggal Mendadak

Mereka akan meminta izin HGU yang diterbitkan BPN Riau itu segera ditinjau ulang dan dicabut.

Banyak pertimbangan dan alasan warga yang mendasari tuntutan tersebut. Mulai dari ancaman kekeringan, terhambatnya komoditas tanaman padi, hingga kehidupan masyarakat yang akan berubah drastis karena lahannya dicaplok.

"Audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga akan kita lakukan nanti. Mencari jadwal yang tepat," tandasnya.

Seperti diketahui sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usahamandiri (TSUM) yang diterbirkan BPN Riau di Kuala Kampar menjadi polemik di masyarakat setempat.

Areal HGU PT TSUM seluas 6.055 hektar yang terbentang di daratan Pulau Penyalai, nama lain Kuala Kampar, ditolak semua lapisan warga.

Hingga mereka menggelar unjuk rasa di kantor BPN Riau pekan lalu. (*)