Anggota Dewan Ini Sebut Seharusnya Tak Ada Kemacetan Penyaluran Dana Desa di Riau

Sosialisasi aturan baru dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terutama terkait penyaluran dana desa diminta lebih gencar dilakukan.

Anggota Dewan Ini Sebut Seharusnya Tak Ada Kemacetan Penyaluran Dana Desa di Riau
ist
Alokasi Dana Desa 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Sosialisasi aturan baru dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terutama terkait penyaluran dana desa diminta lebih gencar dilakukan.

Masih banyak pihak desa yang belum mengetahui aturan baru tersebut.

Salah seorang anggota Komisi V DPRD Riau, Husni Thamrin mengatakan, seharusnya tidak ada kemacetan atau keterlambatan penyaluran dana desa di seluruh Riau.

"Karena bagaimanapun ini merupakan kebutuhan bagi desa. Tidak ada aparatur desa yang mau terlambat apalagi cuek terhadap anggaran yang telah tersedia. Tapi persoalannya adalah, belum semua aparatur desa mengetahui tentang aturan baru tersebut. Karena itu, seharusnya sosialisasi aturan tersebut lebih banyak dan gencar lagi dilakukan," kata Husni Thamrin kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (24/5/2018).

Politisi Gerindra ini juga mengatakan, pihak pemerintah juga harus mendorong dan mengupayakan bagaimana serapan dana desa lebih meningkat dan cepat terealisasi.

Baca: Penyaluran Dana Desa di Riau Belum Sesuai Target,  Kadis PMD Ungkap Penyebabnya

Baca: Ada di Riau, Persediaan Melimpah Harga Cabe di Kabupaten Ini Cuma Rp 25 Ribu/Kg

Baca: Nasib Embarkasi Haji Antara Riau di Ujung Tanduk Meski Sudah Berjuang, Terancam Batal Bila. . .

"Kalau aturan sudah diketahui pihak aparatur desa, maka tinggal menjalankan. Soal kualitas, program dan pelaksanaan itu menjadi tugas desa dan pendamping yang telah ditunjuk," imbuhnya.

Ia juga mengatakan, pihak desa juga harus proaktif dalam mengupdate informasi dan aturan terbaru, karena bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab desa.

"Tidak hanya keterlambatan risikonya, salah-salah dalam pelaksanaan juga bisa menjerat aparatur desa sendiri kalau terjadi kesalahan administrasi, walaupun bukan merupakan kesalahan yang disengaja," tuturnya. (*)

Penulis: Alex
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved