Difitnah Akan Diperiksa KPK, Syamsuar Bakal Tempuh Jalur Hukum

Informasi KPK akan periksa Syamsuar disebut sebuah fitnah. Hal ini menjadikan Calon Gubernur no 1 tersebut berencana akan lapor polisi

Difitnah Akan Diperiksa KPK, Syamsuar Bakal Tempuh Jalur Hukum
IST
Foto calon gubernur Riau nomor urut 1, Syamsuar saat blusukan di salah satu pasar di Rokan Hilir beberapa hari lalu (ist) 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Adanya beredar kabar hoax dengan mengatasnamakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang beredar beberapa hari ini, yang menyebut calon gubernur Riau nomor urut 1, Syamsuar akan diperiksa karena tersandung masalah korupsi, dinilai telah menzolimi calon yang bersangkutan.  

Berita bohong tersebut dinilai juga merugikan calon Gubernur Riau, Syamsuar. Terkait hal ini, Parpol Koalisi Riau Bersatu (Karib) dengan tim advokat bakal menempuh jalur hukum.

Baca: Heboh Jemaah Umrah Ngaku Ditinggal oleh Rombongan di Mekkah, Begini Pengakuan Biro Travelnya

''Jelas calon Gubernur Riau kita terzalimi dengan berita bohong ini, dan kita minta masyarakat tenang serta jangan mudah percaya dengan berita yang tak jelas ujung pangkalnya itu,'' kata Ketua Harian Parpol Koalisi Riau Bersatu (Karib), Tengku Zulmizan Assegaf, Senin (4/6/2018)

Baca: Dewan Duga Nama Masyarakat Dimasukkan untuk Sertifikat Gratis bagi Korporasi

 Zulmizan juga menyebutkan, bersama tim advokasi pihaknya sedang mempelajari kabar hoax yang disebarkan secara berantai tersebut, dan terbuka peluang nantinya tim menempuh jalur hukum. ''Kita sedang memperlajarinya dan bisa saja nantinya menempuh jalur hukum,'' ungkap Zulmizan.

Siapa yang akan disomasi? Zulmizan menjelaskan, tentunya orang yang membuat berita hoax tersebut dan orang-orang yang menyebarkannya secara berantai. ''Tugas polisi nantinya mengungkap siapa yang membuat berita hoax dan menyebarkannya,'' ujar Zulmizan.

Baca: Pertamina Prediksi Kebutuhan Bahan Bakar Meningkat pada Lebaran 2018, Begini Rinciannya

Dari berbagai media yang kita baca, ucap Zulmizan, ketua KPK Agus Rahardjo membantah bahwa dokumen berlogo KPK berisi 18 nama calon kepala daerah yang disebut terlibat korupsi, bukan berasal dari KPK.

Bahkan, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah juga menyatakan hal yang sama. Febri menegaskan KPK tidak pernah memproses seseorang sebagai calon kepala daerah, melainkan sebagai individu yang terlibat korupsi.

Baca: Meninggal Pada Usia 72 Tahun, Ayah Olla Ramlan Sudah Dirawat Sejak Bulan Februari!

"KPK tidak pernah memproses seseorang sebagai calon kepala daerah, hal tersebut sudah kami tegaskan, karena UU mengatur kewenangan KPK memperoses penyelenggara negara," ucap Febri, seraya menyebutkan penetapan status tersangka akan diumumkan resmi melalui konferensi pers. Dia memastikan KPK tidak pernah mengeluarkan dokumen dalam bentuk pdf.

Baca: Warga Kampung Tangkap Buaya 4,5 Meter, Saat Perut Dibelah, Ditemukan Tulang-belulang Manusia

''Dokumen yang beredar luas itu hanya ada kop betuliskan KPK tanpa ada logo garuda, selain itu dokemun tersebut juga tidak bernomor surat, tidak ada tanggalnya, dan juga tidak ditanda tangani serta tidak ada nama pejabat KPK. Jelas ini hoax,'' ungkap Zulmizan. (ale/rls) 

Penulis: Alex
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved