Pemerintah Diminta Evaluasi Sertifikat Lahan Gratis yang Dibagikan Presiden di Riau? Apa Terjadi?

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap sertifikat lahan gratis yang dibagikan oleh Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu, pasalnya ada yang digunakan untuk membantu kebun perusahaan bermasalah.

Salah seorang anggota DPRD Riau, Sugianto mengatakan, di daerahnya, Pelalawan, juga terdapat salah satu perusahaan yang memanfaatkan sertifikat gratis tersebut, sehingga melakukan penggarapan lahan diluar Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan.

"Pemerintah harus mengkaji ulang program sertifikat gratis dari pemerintah Joko Widodo, yang juga disalah gunakan untuk melenggangkan kebun bermasalah, di beberapa perusahaan," kata Sugianto kepada Tribun, Senin (4/6/2018).

Baca: Kisahnya Ditinggal di Mekkah Viral, Ternyata Kakek Ini Dipulangkan,Ini Penjelasan Pihak Travel

Baca: Satu Terduga Teroris yang Diamankan di Kampus UNRI Pernah Tolak Permintaan Bom Pesanan Amir JAD Riau

Ia mencontohkan, salah satu perusahaan yang beroperasi di daerah asalnya, Pelalawan, menggarap lahan di luar HGU, di lahan 350 hektare, yang nyata dulu bermasalah, yang mengakibatkan vonis pidana untuk petinggi perusahaan tersebut, yang sekarang masih dalam pelarian dan belum ketemu.

"Perusahaan tersebut juga menggunakan fasilitas prona untuk melegalkan kebun tersebut, dan di situ dibungkus lewat suatu bentuk KKPA, yang di-SK-an kepala daerah. Contoh perusahaan seperti ini merupakan bentuk keserakahan dan tidak tepat sasaran, program pemerintah atas sertifikat geratis, bukan masyarakat kecil yang dapat sertifikat geratis, tapi malah sekelompok orang dan perusahaan yg serakah," paparnya.

Selain itu, ada juga perusahaan lainnya, yang dengan kasus sama juga menggunakan sertifikat gratis tersebut.

"Oleh karena itu, saya berharap pemerintah pusat sampai daerah mengkaji ulang dan berhati-hati tentang persoalan ini, dan kepada pak presiden, agar memberi sanksi bagi oknum yang ikut bermain di pelegalan tanah perusahaan, dan perusahaan yang tidak taat sama hukum, serta mengelabui negara, baik dalam pelaporan investasinya, maupun pelanggaran yang lainnya," ujarnya. (*)

Baca: Cara Jitu Kiper Timnas Tunisia agar Pemain Bisa Berbuka Puasa Saat Pertandingan

Baca: Belum Dipinang 3 Pelatih Ternama Dunia Sudah Tolak Latih Real Madrid