Pekanbaru

Meski Dapat Predikat WTP, Namun BPK Titip Pekerjaan Rumah Ini pada Pemko Pekanbaru

Meski mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK Riau, namun sejumlah catatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemko Pekanbaru.

Meski Dapat Predikat WTP, Namun BPK Titip Pekerjaan Rumah Ini pada Pemko Pekanbaru
Tribun Pekanbaru/logo
Logo Kota Pekanbaru 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meski mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK Riau, namun sejumlah catatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemko Pekanbaru.

Kasubbag Humas dan TU BPK RI Perwakilan Riau, Tulus Budhisatria Rikit, Selasa (5/6/2018) mengungkapkan, dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemko Pekanbaru tahun 2017 BPK menemukan sejumlah permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca: Lomba Video Pkuvidgram Berhijrah Challenge Mendapat Apresiasi dari Kalangan Pemuda

Diantara yang menjadi temuan BPK atas laporan keuangan Pemko Pekanbaru tahun 2017 yaitu penatausahaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai tidak tertib.

Kemudian, BLUD Puskemas belum menyusun laporan keuangan secara memadai. Selanjutnya, penatausahaan plat uji kir di UPTD Pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang tidak tertib.

Baca: Segera Mengaspal di Kota Pekanbaru, Suzuki NEX II, Sepeda Motor Generasi Milenial

Selain itu BPK juga menemukan adanya nilai aset tetap Pemko Pekanbaru pada neraca per 31 desember 2017 belum disajikan secara lengkap dan akurat. Kemudian belanja listrik di Dinas Perhubungan sebagianya belum dikenakan denda keterlambatan.

Baca: FOX Harris Hotel Pekanbaru Undang Anak Yatim Piatu Buka Bersama

BPK juga menemukan adanya belanja jada konsultansi pada dinas perhubungan sebagianya tidak sesuai ketentuan.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan realisasi belanja bahan bakar minyak dan belanja penggantian suku cadang dan belanja jasa service pada dinas sosial sebagiannya tidak didukung dengan bukti yang sebenarnya. Terkakhir, BPK menemukan adanya kekurangan volume atas belanja modal pada dua OPD.

Baca: Segera Mengaspal di Kota Pekanbaru, Suzuki NEX II, Sepeda Motor Generasi Milenial

"Setelah hasil pemeriksaan ini disampaikan ke DPRD dan Walikota, maka harus segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah," katanya. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved