Relawan Jokowi Center Indonesia Minta Pemda Bayarkan THR Pegawai Honorer

Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) meminta pemerintah daerah membayarkan THR untuk tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintahannya

Relawan Jokowi Center Indonesia Minta Pemda Bayarkan THR Pegawai Honorer
ist
Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional (DEN) RJCI, Raya Desmawanto MSi, 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) meminta pemerintah daerah membayarkan tunjangan hari raya (THR) untuk tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintahannya.

Pembayaran THR merupakan hak normatif yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi kerja.

"Kita meminta agar pemda membayarkan THR kepada pegawai honorer di lingkungannya. Itu merupakan hak normatif yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan.

Baca: RJCI Usulkan Konsep Amnesti Agraria, Jalan Keluar Negara Hadapi Konflik Agraria

Pemda harus memberikan contoh dan teladan yang baik dalam menunaikan kewajibannya kepada pekerjanya," kata Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Rumah Nawacita Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Raya Desmawanto, MSi didampingi Ketua Tim Advokasi RJCI, Patar Sitanggang SH dari Lawfirm Patar Sitanggang & Partner lewat keterangan tertulisnya, Kamis (7/6/2018).

Raya menegaskan, pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif agar tidak ragu dalam membayarkan THR kepada honorer tersebut. Sebab, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberi sinyal tidak ada larangan bagi pemda untuk melakukan pembayaran THR bagi pegawai honorer.

Baca: Masalah Sektor Kehutanan Masih Menumpuk, RJCI: Kementerian LHK Belum Penuhi Harapan Presiden Jokowi

"Dalam ketentuannya, besaran THR adalah satu bulan gaji atau dihitung secara proporsional dengan masa kerja di bawah satu tahun. Jadi, pemda bisa mengalokasikan anggaran untuk membayar THR tersebut, dan bisa juga disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing," tegas Raya Desmawanto.

Ia menambahkan, keberadaan tenaga honorer tidak bisa dinafikan dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu amat pantas mereka mendapat apresiasi berupa THR, apalagi dalam perayaan hari besar keagamaan ini kebutuhan keuangan lebih besar.

"Jangan sampai kesan diskriminatif begitu kental terjadi di lingkungan pemda, utamanya menyangkut hak THR. Tenaga honorer juga merupakan bagian penting yang mendukung tugas-tugas pemerintahan, peran mereka tidak boleh diabaikan. Toh, selama ini penghasilan mereka juga masih terbatas dan terbilang kecil. Kita minta kepala daerah dan DPRD membuka hati untuk merealisasikan hal ini, " jelas Raya Desmawanto.

Baca: RJCI: Reformasi Melahirkan Demokrasi Ugal-ugalan dan Otonomi Daerah yang Liar

RJCI meminta agar isu THR tidak menjadi ajang politisasi kelompok tertentu yang ingin membenturkan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemda. Menurutnya, antara pemerintahan pusat dan daerah adalah satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu paket kebijakan yang utuh.

"Kami mencium gelagat oknum dan politisi untuk membenturkan kebijakan pemerintahan pusat dengan pemda dalam hal THR tahun ini. Padahal, THR inikan bukan barang baru dan tiap tahun selalu lancar-lancar saja. Hentikan politisasi dan skenario pembenturan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembelokan opini soal THR harus dihentikan," tegas Raya.

Halaman
12
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved