Pekanbaru

Pengelolaan Penerimaan PAD oleh Bapenda Pekanbaru Jadi Temuan BPK, Begini Tanggapan Dewan

Temuan BPK Riau atas laporan keuangan, sejumlah OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru tahun 2017, harus menjadi PR penting bagi pimpinan OPD.

Tribun Pekanbaru/logo
Logo Kota Pekanbaru 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com,  Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Temuan BPK Riau atas laporan keuangan, sejumlah OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru tahun 2017, harus menjadi PR penting bagi pimpinan OPD.

Terutama OPD yang menjadi tumpuan PAD kota ini, seperti Bapenda Pekanbaru.

Seperti diketahui, temuan BPK di Bapenda yakni, terkait penatausahaan penerimaan PAD, yang dinilai tidak tertib. Kondisi ini tentunya, harus menjadi catatan penting bagi Bapenda ke depannya.

Baca: Status Pasar Modern Selatpanjang Mulai Ada Titik Terang, Begini Perkembangannya

"Memang walau ada temuan, Pemko tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK Riau. Tapi tidak justru membuat kita puas dan membusungkan dada," kata Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru Fikri Wahyudi Hamdani S Sos, Jumat (8/6/2018) kepada Tribunpekanbaru.com.

Tidak tertibnya penatausahaan penerimaan PAD di Bapenda, berpotensi masih adanya permainan, yang sifatnya menguntungkan pribadi. Apalagi tidak semua objek pajak di Bapenda, dilakukan penarikannya secara online.

Baca: Lima OPD di Kampar yang Lolos Seleksi Terbuka Dilantik, Jabatan Disdukcapil Masih Menunggu Ini

"Ini harusnya menjadi catatan khusus bagi Bapenda. Kalau melihat kinerjanya, perlu dilakukan peningkatan lagi. Terutama untuk beberapa objek pajak yang potensinya tinggi untuk PAD. Seperti pajak parkir, hotel, tempat hiburan, restoran dan rumah makan. Ini potensi PAD paling besar, selain BPHTB," papar Politisi NasDem ini lagi.

Sekadar gambaran, temuan BPK Riau selain di Bapenda, Kasubbag Humas dan TU BPK RI Perwakilan Riau, Tulus Budhisatria Rikit menjelaskan, dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemko Pekanbaru tahun 2017 BPK menemukan sejumlah permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca: Lima OPD di Kampar yang Lolos Seleksi Terbuka Dilantik, Jabatan Disdukcapil Masih Menunggu Ini

BLUD Puskemas belum menyusun laporan keuangan secara memadai. Selanjutnya, penatausahaan plat uji kir di UPTD Pengujian kendaraan bermotor Dishub yang tidak tertib. Temuan nilai aset tetap Pemko Pekanbaru pada neraca per 31 Desember 2017 belum disajikan secara lengkap dan akurat.
Kemudian belanja listrik di Dinas Perhubungan sebagianya belum dikenakan denda keterlambatan. BPK juga menemukan adanya belanja jada konsultansi pada dinas perhubungan sebagianya tidak sesuai ketentuan. Realisasi belanja bahan bakar minyak dan belanja penggantian suku cadang dan belanja jasa service pada Dinsos sebagiannya tidak didukung dengan bukti yang sebenarnya.

BPK menemukan adanya kekurangan volume atas belanja modal pada dua OPD. (Saf)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved