Kampar

VIDEO: Sekda Yusri Klaim Sudah Ada Solusi untuk Tenaga RTK

Sekretaris Daerah Kampar, Yusri sempat berdialog dengan puluhan Tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang berunjuk rasa

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Sekretaris Daerah Kampar, Yusri sempat berdialog dengan puluhan Tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Kampar, Kamis (5/7/2018). Ia menjawab beberapa pertanyaan peserta aksi ihwal nasib mereka.

Yusri mengaku sudah ada koordinasi dengan Kementerian Kesehatan soal nasib Tenaga RTK. Ia mengklaim sudah ada solusi untuk mempertahankan tenaga RTK. Namun dengan sebutan lain.

Ia tidak menyebut sebutan baru untuk Tenaga RTK. "Menteri Kesehatan menawarkan namanya ini. Saya lupa namanya. Namanya bagus," ujar Yusri didampingi Asisten III Sekretariat Daerah, Nurhasani.

Baca: Usia Baru 17 Tahun, Gadis Ini Ditunjuk NASA Menjelajah Planet Mars, Yuk Simah Kisahnya

Baca: Ustadz Abdul Somad Jawab Tunggu HRS Saat Dikabari TGB Dukung Jokowi 2 Periode

Menurut Yusri, nama baru pastinya bukan kader. Dinas Kesehatan sedang membuat regulasinya. Regulasi yang sedang disusun Dinkes, kata dia, masih ditunggu. Ia tidak dapat memastikan kapan penyusunan regulasinya selesai.

"Ya, sudah, sudah dipercepatlah," kata Yusri menjawab pertanyaan kapan regulasi itu akan rampung.

Menanggapi penjelasan Yusri, Sekretaris Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar, Ryan yang mendampingi Tenaga RTK dalam aksi itu, meminta agar disampaikan dalam forum. Ia meminta supaya ada keterangan yang jelas kepada Tenaga RTK.

Baca: Ustadz Abdul Somad Jawab Tunggu HRS Saat Dikabari TGB Dukung Jokowi 2 Periode

"Supaya ada keterangan resmi," kata Ryan. Pengunjuk rasa meminta audiensi Tenaga RTK dengan Bupati dan Dinas Kesehatan dijadwalkan pada Senin, 9 Juli. Namun Sekda Yusri belum bisa memastikan jadwal yang diminta.

Pemkab Kampar memang mengisyaratkan akan menutup program RTK. Buktinya, perpanjangan kontrak mereka untuk tahun 2018 belum diteken. Kepala Dinkes Kampar, Nurbit menyatakan pihaknya akan mencari formula agar Tenaga RTK tidak dirumahkan.

Bupati Kampar, Azis Zaenal bahkan mengungkap dugaan pungutan liar dalam perekrutan Tenaga RTK. Ia meminta penegak hukum mengusut kasus ini. Dinkes sudah menyerahkan data ke Kepolisian Resor Kampar untuk ditindaklanjuti. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved