Pekanbaru

BPKP Akan Umumkan Audit Tagihan Pembayaran PJU Pemko Pekanbaru, Ini Harapan Dewan

Audit hasil tagihan pembayaran lampu jalan, PJU Kota Pekanbaru, dipastikan diumumkan pekan depan. Pengumumam disampaikan BPKP

BPKP Akan Umumkan Audit Tagihan Pembayaran PJU Pemko Pekanbaru, Ini Harapan Dewan
Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgiono
Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Audit hasil tagihan pembayaran lampu jalan, alias Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Pekanbaru, dipastikan diumumkan pekan depan.

Bahkan Dishub Pekanbaru selaku leading sektornya memastikan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, selaku lembaga audit, akan mengumumkannya pada awal pekan.

"Tentunya, dengan adanya audit BPKP besok, berarti sudah clear. Jika Pemko masih punya kewajiban membayar tagihan, maka harus dibayarkan.

Baca: Berawal dari Nyabu di Pos Bhabinkamtibmas, Polisi Ungkap Jaringan Pengedar Narkotika

Begitu pula sebaliknya, PLN. Jadi jangan ada alasan lagi," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE, Minggu (8/7/2018) kepada Tribunpekanbaru.com.

Seperti diketahui, setelah dilakukan mediasi di Kejari Pekanbaru, maka ada dua kesepakatan, yakni pembayaran tagihan Rp 25 miliar dari total utang Rp 37 miliar selama tiga bulan (April, Mei, Juni), serta dilakukan audit BPKP, atas kelebihan bayar PJU nonmeterisasi.

Baca: Ramalan Zodiak Minggu Ini - 4 Zodiak Ini Selalu Berharap Lebih hingga Sering Kecewa

Pembayaran tagihan awal Rp 25 miliar, sudah dilakukan. Tinggal audit BPKP, yang rencananya akan diekspos pekan ini. Dengan sudah berjalannya kesepakatan ini, Politisi PDI-P tersebut menekankan kepada Pemko, agar mentaati semua keputusan audit nantinya.

Sebab, jika tidak, maka hutang Pemko akan semakin menumpuk. DPRD sendiri, lanjutnya, akan siap menganggarkannya dalam APBD-Perubahan 2018. Namun tentunya harus berdasarkan hasil audit BPKP.

Baca: Pemuda Ini Ngamuk Datangi Kantor Bupati Gara-gara Jalan di Kampungnya Tak Diperbaiki

"Kita ingatkan dari sekarang, semuanya harus transparan. Dishub selaku leading sektornya, jangan pura-pura tidak tahu masalah ini. Sebab, dari informasi yang kita perolehkan dari PLN, bahwa manajemen PLN sudah lama melayangkan surat ke Dishub. Namun tak direspon, hingga terjadi pembengkakan tagihan," sebutnya lagi.

Dengan adanya kasus ini, Jhon Romi meminta, agar Walikota mengevaluasi Plt Kepala Dishub Pekanbaru Kendi Harahap. Sebab, banyak persoalan di Dishub yang tidak selesai dikerjakannya.

Baca: IKB SMP N 5 Pekanbaru Gelar Halal Bihalal, Ratusan Alumni dan Guru Menyatu Dalam Suasana Keakraban

"Jika perlu ganti saja Plt Kadishub ini. Momennya juga pas, hasil assesment 13 OPD kemarin. Kita di DPRD mendukung, pimpinan OPD yang tidak becus bekerja, diganti saja segera," katanya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kendi Harahap, Jumat (6/7/2018), mengatakan, kedua belah pihak, yakni Pemko dan PLN akan diundang BPKP saat ekspose penyampaian hasil audit nanti.

"Senin atau Selasa, BPKP akan memanggil Pemko dan juga pihak PLN untuk ekspose hasil audit," katanya. Pemko berharap dengan adanya audit dari BPKP ini didapatkan kesepakatan angka tagihan PJU yang harus dibayarkan oleh Pemko ke PLN.

Baca: Disdik Riau Akui Tahun Pertama Penerapan Zonasi Banyak Keluhan

Sehingga polemik ini tidak berkelanjutan dan bisa dituntaskan. Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menegaskan, Pemko Pekanbaru akan mematuhi setiap keputusan audit BPKP.

Jika memang Pemko harus membayar Rp 13 miliar, dia mengatakan penganggarannya akan dilakukan di APBD Perubahan. (Saf)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved