Pekanbaru

Pemko Pekanbaru Tunggu Hasil Audit BPKP untuk Bayarkan Tunggakan PJU

Pemko Pekanbaru memilih menunggu hasil audir BPKP baru akan membayarkan tunggakan PJU ke pihak PLN

Pemko Pekanbaru Tunggu Hasil Audit BPKP untuk Bayarkan Tunggakan PJU
Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgiono
Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau terhadap tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU).

Meski sebelumnya sempat diwacakan hasil audit akan diekspose pekan ini, namun kabar tersebut belum bisa dipastikan.

Baca: Baru Dua Partai Ini yang Daftarkan Bacalegnya ke KPU Bengkalis

"Belum bisa kita pastikan, karena yang melakukan audit itu kan bukan kita, tapi BPKP," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kendi Harahap, Minggu (15/7/2018).

Baca: Dewan Sebut Keberadaan UMKM Bisa Jadi Solusi Melimpahnya Kelapa di Inhil

Menurut keterangan Kendi, saat ini pihak BPKP sedang melakukan audit atas tagihan PJU yang baru.

Sebab berdasarkan hasil mediasi antara PLN dan Pemko Pekanbaru, disepakati bahwa tagihan rekening listrik PJU Pemko Pekanbaru dibayarkan setelah dilakukan audit oleh BPKP.

Baca: Minim Sarpras Pendidikan, Anggota DPRD Pelalawan Ini Usulkan Gerai Makan Jadi Ruang Belajar

"Suratnya sudah kita kirim minggu lalu, sekarang proses audit sedang berjalan, jadi kita tunggu saja," katanya.

Pemko berharap dengan adanya audit dari BPKP ini didapatkan kesepakatan angka tagihan PJU yang harus dibayarkan oleh Pemko ke PLN. Sehingga polemik ini tidak berkelanjutan dan bisa dituntaskan.

Baca: LIVE STREAMING PERANCIS vs KROASIA Malam Ini Pukul 22.00 WIB, Berikut Susunan Pemain

"Kami akan mematuhi berapa pun angka pembayaran yang jadi hasil audit BPKP. Berapapun hasil auditnya, itu jumlah yang kita bayarkan," ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus menegaskan, Pemko Pekanbaru akan mematuhi setiap keputusan audit BPKP. Jika memang Pemko harus membayar Rp 13 miliar, dia mengatakan penganggarannya akan dilakukan di APBD Perubahan.

Baca: Tawaran Menggiurkan dari Jatim untuk Dua Atlet Andalan Riau Agar Mau Pindah

"Sekarang kita bayarkan saja dulu sesuai penganggaran awal, yaitu Rp7 miliar. Nanti kalau memang ada kekurangan, kita bayarkan dengan penganggaran di APBD Perubahan," katanya.

Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru dan PT.PLN Area Pekanbaru menyepakati jumlah tagihan listrik lampu PJU yang menjadi polemik belakangan ini disepakati senilai Rp 25 Miliar.

Baca: Ini Alasan Pemkab Meranti Tak Kunjung Operasikan KM Bantuan dari Kemenhub RI

Tagihan Pemko itu akan dibayarkan kepada PLN Wilayah Pekanbaru. Kesepakatan ini diperoleh oleh kedua belah pihak setelah dimediasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, Suripto Irianto, Kamis (28/6/2018) lalu di Kantor Kejari.

Hadir dalam mediasi, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekanbaru, Elsabrina, Plt Kadishub, Kendi Harahap, Plt Kadis Kominfo dan Persandian dan statistik, Firmansyah Eka Saputra, dan Kabag Ekonomi, Masirba Sulaiman. Di pihak PLN hadir Manager Area PLN Pekanbaru, Kemas Abdulgafur. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved