Pimpinan DPRD Riau Ini Sebut Usulan Tim Transisi Harus Melalui TAPD

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pihak DPRD Riau menyatakan tidak ada kaitan tim transisi dengan pihak DPRD Riau.

Walau tim masa transisi merupakan suatu hal yang tidak dilarang, namun pembahasan tetap melalui satu pintu di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, keterlibatan tim transisi gubernur baru tidak melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, namun saat pembahasan masih di Pemprov Riau, sebelum ke DPRD Riau.

Baca: Bupati Inhil Nilai Sistem InPAS Jadi Terobosan Cerdas di Era Digital Saat Ini

"Kita menyerahkan kepada Pemprov Riau sepenuhnya, karena DPRD Riau hanya berurusan satu pintu dengan TAPD," kata Noviwaldy Jusman kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (15/7/2018).

Pria yang akrab disapa Dedet ini juga mengatakan, jika pihak tim transisi ingin ada yang disampaikan, tentunya harus melalui TAPD terlebih dulu, karena nantinya pihaknya hanya bisa menerima pengusulan dari TAPD.

Baca: Tim Gabungan Padamkan 2 Titik Api di Pelalawan Selama 3 Hari, 23 Hektar Lahan Hangus Terbakar

Jika pihak gubernur selanjutnya ingin terlibat dan dilibatkan dalam pembahasan anggaran, menurutnya sah-sah saja dan tidak ada yang salah. Namun harus mengikuti aturan yang ada.

"Jika gubernur baru nanti ingin dilibatkan, maka sah-sah saja, namun tetap ikut aturan yang berlaku. Pembahasan tetap dilakukan antara TAPD dengan DPRD. Kalau ingin masuk ya di TAPD," ulasnya.

Baca: Bupati Bilang Pindah untuk Apa Tanggung-Tangggung, Jadi Disdukcapil Kampar akan Tempati Gedung Ini

Sebagaimana diketahui, kabar tentang rencana pembentukan tim transisi dari tim pemenangan Symasuar-Edy Nasution saat mereka nantinya ditetapkan sudah banyak beredar informasinya.

Walau penetapan paslon pemenang masih menunggu jadwal KPU.

Sebelumnya, Pemprov Riau diharapkan bersinergi dan melibatkan calon gubernur Riau selanjutnya dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau 2019 mendatang.

Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, RKPD saat ini sedang dijalankan oleh Gubernur Riau. Dengan demikian, apa yang akan dibahas saat ini akan menjadi program dalam APBD 2019 nantinya.

Baca: Bupati Bilang Pindah untuk Apa Tanggung-Tangggung, Jadi Disdukcapil Kampar akan Tempati Gedung Ini

"Oleh karena itu, mita minta gubernur yang sekarang mengajak dan melibatkan langsung calon gubernur yang akan memimpin nantinya, Syamsuar, sehingga apa yang akan dijalani nantinya oleh gubernur yang baru tidaklah menjadi suatu yang asing, karena sudah mengetahui dari awal," kata Adil kepada Tribun.

Bagaimanapun menurut Adil pemerintah yang baru nantinya wajib melaksanakan program yang sudah disusun dari sekarang.

"Tidak bisa menolak, kalau ada masukan disampaikan dari sekarang. Setidaknya calon gubernur harus mengerti isi RKPD untuk APBD 2019 nanti," ujarnya.

Baca: Milad ke-17, FK UNRI Gelar Baksos Akbar 2018 di Tenayan Raya

Ia berharap, gubernur sekarang dan calon gubernur selanjutnya dapat bersama bersinergi dari sekarang, karena jika tidak dan terjadi perbedaan pendapat saat pelaksanaan, maka masyarakat yang akan menjadi korban.

"Kita apresiasi masing-masing pihak sudah saling berangkulan kembali usai Pilkada ini. Kalau memang mau bersinergi membangun Riau, ayo sama-sama dari sekarang. Jika nanti ada perbedaan pemikiran saat pelaksanaan kegiatan, maka APBD tidak jalan, masyarakat yang kasihan. Kita sudah lihat kejadian tersebut terjadi di sejumlah daerah di Riau hal tersebut terjadi, jangan sampai hal itu terjadi di Pemprov Riau," paparnya. (ale)