Bupati Kepulauan Meranti Jadi Narasumber Seminar di UGM

TRIBUNPEKANBARU.COM, SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan M.Si menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dan Workshop Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pembiayaan Pembangunan.

Acara yang ditaja oleh Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM Yogyakarta pada Sabtu (14/6/2018) kemarin tersebut Irwan Nasir juga memaparkan upayanya dalam rangka menekan angka kemiskinan di Meranti dengan berbagai terobosan.

Irwan Nasir mengatakan, terobosan-terobosan yang dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti tersebut di antaranya adalah membuka isolasi pulau-pulau di Meranti dengan menyediakan transportasi laut tradisional, Kapal Kempang.

Transportasi tradisional tersebut dihibahkan ke pemerintah desa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penghubung antar pulau. Dengan transportasi tradisional tersebut, memudahkan masyarakat untuk menjangkau berbagai fasilitas yang disediakan Pemkab Meranti.

"Hasilnya sangat signifkan, sebab daya tempuh, biaya bongkar muat menjadi lebih murah dan efisien. Sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat," ujar Irwan.

Terobosan selanjutnya papar Irwan, Pemkab Kepulauan Meranti menyediakan bulan laut melalui APBD. Ambulan laut tersebut untuk membantu persoalan masyarakat di daerah kepulauan yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan di daerah lain.

"Sebelum ada ambulan laut, warga yang tinggal pulau-pulau kesulitan mencari tranportasi untuk mengakses fasilitas kesehatan rujukan. Mereka terpaksa harus menyewa kapal atau pompong milik warga," ujarnya.

Pengelolaan ambulan laut ini juga terbilang professional, sebab kata Irwan, Pemkab Kepulauan Meranti menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Saat ini kata Irwan, sudah ada 7 unit ambulan laut yang disediakan untuk masyarakat Meranti.

"Berkat kerjasam pengelolaan dengan Baznas, ambulan laut bisa beroperasi selama 24 jam," ujarnya.

Bupati Kepulauan Meranti dua periode yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bidang Keuangan Daerah itu juga menjelaskan terobosan selanjutnya adalah pengelolaan aset daerah sebagai pelabuhan laut. Sejak adanya pelabuhan Pemda, biaya bongkar muat barang kebutuhan masyarakat lebih efisien dan murah.

"Sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan yang awalnya mencapai 43 persen menjadi 28 persen saja," ujar Irwan.(adv)