Rokan Hulu

Ketua DPRD Rohul Minta Pemkab Lengkapi Data dan Tabel Saat Penyajian LKPJ

Ketua DPRD Kabupaten Rohul, Kelmi Amri, meminta pemerintah daerah melengkapi data dan tabel dalam penyajian LKPJ Bupati Rohul.

Ketua DPRD Rohul Minta Pemkab Lengkapi Data dan Tabel Saat Penyajian LKPJ
.
LKPj 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kelmi Amri, meminta pemerintah daerah melengkapi data dan tabel dalam penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rohul.

Permintaan itu disampaikan Kelmi Amri saat Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus), sekaligus Rekomendasi Dewan Terhadap LKPJ Kepala Daerah atau Bupati Rohul tahun 2017, di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Rohul, Senin (16/7/2018).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul Zulkarnain, Hardi Candra, dan Abdul Muas, anggota DPRD Rohul, turut dihadiri Bupati Rohul H. Sukiman dan para Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Rohul.

Baca: Ratusan Pelajar SMA Riau Dapat Pelatihan Tunjuk Ajar dari Tokoh Budaya

Baca: Satgas Kerahkan Lima Helikopter Water Bombing Atasi Karhutla di Dumai

‎Kelmi mengungkapkan, setiap tahun Pemkab tidak juga melengkapi data dan tabel lengkap dalam penyajian LKPJ Bupati Rohul sesuai kebutuhan Pansus, meski DPRD Rohul sudah memintanya.

"Dalam penyajiannya pemerintah daerah bisa menyajikan dengan data dan tabel sesuai kebutuhan Pansus. Karena untuk mengukur daripada LKPJ itu kan data, sehingga dalam penyajian data betul-betul konkrit dan sesuai dengan form di masing-masing SKPD," katanya.

‎Kelmi menjelaskan, DPRD Rohul masih terkendala berbedanya data disajikan dalam format yang disajikan, ditambah lagi indeks pembangunan manusia berdasarkan data statistik yang tidak dicantumkan.

"Sehingga untuk mewujudkan dan peningkatan dari indeks pembangunan manusia di Rokan Hulu harus ada data sandingan atau data pendamping 2017 dan terhadap indeks pembangunan manusia 2018," imbuhnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Rohul ini mengaku, penyajian LKPJ Kepala Daerah ini telah menjadi menjadi catatan Pansus, dan diharapkan dilengkapi oleh pemerintah daerah untuk tahun selanjutnya.

"Ini yang menjadi catatan Pansus. Dan Kami yakin perlahan-lahan pemerintah daerah pasti memahami atas rekomendasi kita, dan kita harapkan LKPJ di tahun depan jauh lebih baik," sebutnya.

Lebih lanjut diakuinya, tidak lengkapnya data dan tabel dalam penyajian, tentunya akan menyulitkan DPRD Rohul dalam mengukur kinerja, apakah data sudah sesuai dengan target atau tidak.

"Ini bentuk penyajiannya saja menurut hemat kami yang susah diukur, sebab tim ahli yang kita pakai untuk membantu Pansus tidak bisa menyimpulkan, apakah LKPJ 2018 sesuai capaian pemerintah sesuai visi misi apa belum," terangnya.

Baca: Putri Semata Wayang Denada Divonis Leukimia, Simak Pengakuannya

Baca: Ajukan Gugatan Cerai, Nikita Mirzani Isyaratkan Mantap Berpisah, Bersamamu Tak Lagi Impianku

Kelmi sangat mengharapkan untuk LKPJ selanjutnya pemerintah daerah melengkapi data dan tabel dalam penyajian, sehingga data tersebut sesuai kebutuhan Pansus DPRD Rohul.

"Kita berharap bisa disajikan data dan tabal, agar bisa dengan cepat menyimpulkanya," pungkasnya.(*)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved