Breaking News:

Dewan Minta Dinas Ketenagakerjaan Riau Konsultasi ke Pusat Mengenai Masalah Ini

DPRD Riau memainta Disnaker Riau untuk melakukan konsultasi ke Pusat terkait dengan masalah yang kerap menjadi pengaduan pekerja

Penulis: Alex | Editor: Budi Rahmat
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Belasan pekerja tersebut disambut oleh anggota Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi.

Baca: Tiang Dolphin Pelabuhan Tanjung Samak Baru Dipesan, Kapal Fery Belum Bisa Bersandar di Ponton

Para pekerja kemudian menceritakan bahwa mereka sebanyak 16 orang sudah dirumahkan secara sepihak sejak 16 April 2018 lalu hingga saat ini.

Salah seorang Pengurus Unit Kerja (PUK) SBCI mengatakan, hal itu berawal dari penolakan para buruh tersebut untuk menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) per 3 bulan, yang dinilai sangat merugikan pihak buruh.

Dikatakannya, ada dua poin dalam kontrak kerja tersebut yang dinilai sangat merugikan pekerja.

Baca: Inilah Wilayah di Bengkalis yang Terimbas Pemadaman Listrik oleh PLN, Mulai Sabtu dan Minggu

Di antaranya adalah, para buruh tidak bisa menuntut hak uang pesangon atau jasa kepada perusahaan ketika masa kontrak sudah habis, dan kemudian buruh tidak berhak menuntut untuk dijadikan karyawan tetap di perusahaan tersebut.

"Kami rata-rata sudah bekerja antara 10 tahun bahkan lebih, mengapa kita tidak bisa menjadi karyawan tetap? Makanya kami menolak menandatangani kontrak tersebut," kata Karni.

Baca: Tiang Dolphin Pelabuhan Tanjung Samak Baru Dipesan, Kapal Fery Belum Bisa Bersandar di Ponton

Karni menjelaskan, jumlah buruh yang menolak menandatangani kontrak per tiga bulan itu awalnya berjumlah 26 orang, namun 10 orang memilih menyerah setelah mendapat tekanan dan ancaman berupa penahanan gaji dan pemberhentian dari pihak perusahaan. (ale)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved