VIDEO: SP-KMPT RU II Dumai Gelar Aksi Bela Pertamina

Dalam unjuk rasa itu karyawan membawa sekitar 3 spanduk besar diantarnya bertuliskan 'Selamatkan Pertamina dari

TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU - Sekitar 300 karyawan Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina (SP-KMPT) RU II Dumai, Rabu (18/7) pagi gelar aksi unjuk rasa di depan kilang Jalan Putri Tujuh, Kota Dumai.

Dalam unjuk rasa itu karyawan membawa sekitar 3 spanduk besar diantarnya bertuliskan 'Selamatkan Pertamina dari penjarahan terstruktur dan semena-mena'. Setelah melakukan orasi di depan Kantor Pertamina RU II ratusan masa berjalan kaki keluar dari kilang putri tujuh melalui Gate I dan terus berjalan kaki di Jalan Putri Tujuh sambil berorasi sampai pintu Gate II.

Dalam orasinya Ketua (SP-KMPT) RU II Dumai Riduan menyatakan menentang kebijakan yang sangat merugikan Pertamina. "Kami akan mengawal pengelolan migas di riau dan kami garda terdepan. Kami tetap konsiaten dan tidak akan menerima arogansi melemahkan Pertamina," ujar Riduan.

Baca: Usai Piala Dunia 2018, Nasib Dua Stadion Megah di Rusia Rusak Akibat Hujan Deras

Diteriakan Riduan, hanya satu kata lawan dan disambut teriakan 'lawan' oleh ratusan karyawan pertamina yang ikut unjuk rasa. Siapa kita 'Indonesia' teriak ratusan massa.

Dalam pernyataan sikapnya Riduan menyampaikan, Pertamina dalam posisi bahaya dan perlu diselamatkan karena dalam beberapa tahun terakhir Direksi Pertamina di obok-obok dan gonta-ganti sehinga efektifitas perusahaan jadi terganggu. "Bahkan sampai saat ini Direktur Pertamina dab Komisaris Pertagas belum juga ditetapkan," ungkap Riduan.

Baca: Kebakaran Lahan di Dumai, 3 Helikopter Masih Siaga Bantu Pemadaman

Parahnya lagi Direktur GAS PT Pertamina dihilangkan. "Oleh karena itu SK BUMN No.39/2018 masih digugat oleh Serikat Pekerja Pertamina ke PTUN," papar Riduan.

Selain itu kebijakan Pemerintah melalui Permen No.36/2016 terkait BBM satu harga yang konsekuensinya seluruh biaya dibebankan ke perusahaan juga sangat menggerus keuntungan perusahaan. "Kemudian adanya perintah Pertamina menambah kuota BBM premium tanpa disubsidi dari 5 juta KL menjadi 12,5 KL juga sangat merugikan Pertamina," ujar Riduan.

Lalu, Permen ESDM No.23/2018 juga menambah kerugian Pertamina karena memberikan Wilayah Kerja Migas kepada Operator Eksisting (Asing) dan termasuk Blok Rokan yang akan habis tahun 2021. "Dilepasnya Pertagas dari Pertamina ke PGN juga sangat merugikan. Padahal Pertagas itu 100 persen sahamnya milik Pertamina, sedangkan PGN 43 persen sahamnya adalah milik swasta yang sebagian besar dikuasai Asing," tegas Riduan.(

Penulis: Rino Syahril
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved