Breaking News:

Kampar

Waralaba Modern Kerap Dapat Penolakan dari Masyarakat, Begini Tanggapan Kepala DPMPTSP Kampar

Keberadaan usaha waralaba modern di Kampar bukan saja terbentur masalah perizinan. Tapi juga penolakan dari masyarakat

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Budi Rahmat
Tribun Pekanbaru/Fernando Sihombing
Personil Satpol PP Kampar menyegel Alfamart di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang -Selasa-24-7-2018 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Nando

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Keberadaan usaha waralaba modern di Kampar bukan saja terbentur masalah perizinan.

Gelombang penolakan dari masyarakat juga masih saja bergulir.

Walau mulai beroperasinya minimarket di Kampar sudah cukup lama.

Baca: Polisi Tetapkan Sepuluh Tersangka Karhutla di Riau

Penolakan ini tidak terlepas dari munculnya tempat-tempat usaha baru. Sikap keberatan dari kelompok masyarakat tertentu tidak ditampik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kampar, Tarmizi, Rabu (25/7/2018).

Baca: Polisi Tetapkan Sepuluh Tersangka Karhutla di Riau

Tarmizi menilai, penolakan dilatarbelakangi alasan beragam. Ia tidak membenarkan jika penolakan bermotif persaingan bisnis. "Ya, kalau karna persaingan bisnis, nggak bisa kita fasilitasi," tegasnya.

Menurut Tarmizi, alasan penolakan tentu harus berdasar. Jika karena alasan merugikan masyarakat, maka pihaknya perlu melakukan pengkajian terlebih dahulu. Sehingga sikap yang diambil pemerintah tepat.

Baca: Pelatih Menilai Skuad PSPS Kelelahan

"Kalau memang benar-benar merugikan, ya harus kita fasilitasi," tandas Tarmizi. Ia menyatakan, pemerintah siap memfasilitasi aspirasi yang keberatan terhadap waralaba dengan alasan jelas.

Tarmizi mengatakan, pemerintah tidak bisa serta merta menindak minimarket hanya karena munculnya gelombang penolakan. Apalagi sudah mengantongi izin yang lengkap.

Baca: Kejari Akan Telusuri Dugaan Penyelewengan Pembangunan Drainase di Pekanbaru

Tarmizi mengklaim, selain Alfamart di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, waralaba lain di Kampar sudah mengantongi izin lengkap. Ia juga mengklaim, waralaba yang sudah lebih dahulu beroperasi setelah kajian akademis, tidak bermasalah. "Ada 20 lebih waralaba di seluruh wilayah Kampar," katanya.

Tahun lalu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdag KUKM) Kampar melakukan kajian akademis terkait usaha waralaba. Disdag KUKM menggandeng Universitas Riau.

Baca: Medical RU II Dumai Gelar Donor Darah, Aksi Sosial Tambah Pasokan Darah di PMI Dumai

Menurut Tarmizi, waralaba dilarang beroperasi 500 meter dari pasar tradisional. Ia mengemukakan, pasar jongkok dan pasar kaget tidak termasuk pasar tradisional yang dimuat dalam hasil kajian akademis. (*)‎

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved