Pencairan Dana Desa Masih Minim, Pembangunan di Desa Terancam Tak Dilaksanakan

Jelang memasuki bulan Agustus 2018 ini, dana desa dari anggaran daerah masih sangat minim pencariannya.

Pencairan Dana Desa Masih Minim, Pembangunan di Desa Terancam Tak Dilaksanakan
Istimewa
Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM - Jelang memasuki bulan Agustus 2018 ini, dana desa dari anggaran daerah masih sangat minim pencariannya.

Padahal desa sudah harus melakukan pembangunan.

Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengatakan, beberapa waktu lalu puluhan kepala desa dari berbagai daerah mengadukan masih belum bisanya pencairan dana desa dilakukan.

"Ada puluhan kepala desa dari berbagai daerah mengadu ke Komisi V soal masih minimnya pencairan dana desa hingga jelang bulan kedelapan ini," kata Ade Agus Hartanto kepada Tribun, Minggu (28/7/2018).

Baca: Pedagang Tak Bisa Jualan, Dua Unit Mobil Penyedot Air Diturunkan ke Lokasi Banjir di Pasar Bawah

Dikatakan Ade, dana desa yang belum dicairkan tersebut berjumlah lebih kurang Rp 100 juta per desa, sesuai dengan penganggaran di APBD 2018.

"Kita sudah lakukan hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau dua minggu yang lalu. Katanya dalam seminggu pencairan akan diselesaikan. Tapi nyatanya sampai akhir minggu kemaren masih belum kunjung dicairkan," paparnya.

Dengan semakin terlambatnya pencairan dilakukan, maka menurut Ade Agus akan berdampak kepada pembangunan di desa-desa. Apalagi pada saat ini sudah akan memasuki bulan kedelapan.

Baca: Ini Makna Foto Prabowo-Salim Al Jufri di Akun Facebook & Instagram Ustadz Abdul Somad

Jika terlambat dilakukan pencairan, maka akan berpengaruh kepada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.

"Kasihan di desa tidak bisa dilaksanakan, karena keterlambatan pencairan. Harusnya sejak awal-awal sudah diusahakan," imbuhnya.

Harusnya menurut politisi PKB ini pencairan dana desa anggaran daerah tersebut mencontoh pencairan dana desa APBN.

"Kalau kita lihat proses pencairan dana desa APBN bisa mereka laksanakan cepat, mereka memiliki skema dan jadwal, sehingga pencairan dilaksanakan sesuai target," ujarnya.

Baca: Deteksi Aliran Menyimpang, Bakorpakem Rohul Bentuk Intelijen di Seluruh Desa

Ditanya jumlah dana desa yang sudah dicairkan dan belum dicairkan, menurut Ade Agus pihaknya belum bisa mengetahui, karena saat hearing terakhir pihak BPKAD tidak membawa data, dan pihaknya hanya mendapatkan informasi bahwa pencairan masih minim.

"Saat hearing BPKAD tidak membawa data tersebut, sehingga kita belum bisa memastikan berapa persentase yang sudah dicairkan dan yang belum," tuturnya. (*)

Penulis: Alex
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved