Breaking News:

Pekanbaru

Sempat Menjadi Sorotan Publik, Azwan Bantah Kontrak Pembangunan TPS Bodong, Ini Penjelasannya

Tersiar kabar pembangunan TPS Pasar Lima Puluh menggunakan kontrak kerja bodong. Azwan pun menjelaskan perihal informasi tersebut

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Budi Rahmat
Tribun Pekanbaru/logo
Logo Kota Pekanbaru 

Azwan mensinyalir adanya salah satu pihak yang melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya.

Sementara Dinas Pasar waktu itu yang menunjuk kontrsktor membangun TPS dari anggaran APBD Perubahan.

Untuk masalah kurang bayar 2 persen dari Pasar Lima Puluh yang luasnya mencapai 2270 meter persegi dengan 102 kios dibangun dengan dana Rp. 8 miliar dari APBN-P tahun 2015. Azwan juga mengatakan permasalah tersebut sengaja dibesar - dibesarkan.

Baca: Dinas Kebudayaan Sumbar Gelar Sayembara Menulis Cerita Rakyat Berbahasa Minang. Ini Dia Syaratnya

"APBN pembantuan sebesar Rp 8,7 miliar untuk Pasar Lima Puluh setelah habis tahun anggaranya belum selesai 100 persen. Melainkan hanya selesai 98 persen sampai akhir tahun. Sehinnga kami mengembalikan dana APBN 2 persen sisanya ke Negara," ujarnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat itu, kata Azwan, kontraktor diberi waktu penyelesaian sekitar 50 hari. Namun kontraktor bisa menyelsaikan pengerjaanya dalam 30 hari.

"Kontraktor mereka paham, karena dalam surat perjanjian kontrak dijelaskan bahwa kotraktor siap membayar denda, tidak menuntut dana termasuk keterlambatan pencairan dana. sehingga ada saat itu Jenderal Inspektorat dan BPK RI turun tidak ada temuan apa - apa" kata Azwan.

Baca: Dinas Kebudayaan Sumbar Gelar Sayembara Menulis Cerita Rakyat Berbahasa Minang. Ini Dia Syaratnya

Untuk pengembalian dana 2 persen tersebut memang sulit dilakukan melalui APBN. Karena menurut Azwan, volumenya terlalu kecil.

"Tak mungkin rasanya Kementrian Perdagangan menganggarkan Rp 178 juta, apalagi ditambah pajak dan denda kontraktor 1 permil perhari sehingga menjadi Rp 154 juta. Kalau dianggarkan di APBD terjadi double budgeting, itu juga sulit. Sampai sekarang pihak kontraktor tak pernah komplain kepada kami," katanya.

Baca: Dinas Kebudayaan Sumbar Gelar Sayembara Menulis Cerita Rakyat Berbahasa Minang. Ini Dia Syaratnya

Ditegaskan Azwan, bahwa yang berhutang kepada kontraktor adalah negara. Tidak benar dirinya menggelapkan uang sebesar Rp 178 juta.

"Permasalahan ini sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota Pekanbaru dengan berkas yang lengkap ada pada kami," katanya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved