Breaking News:

Pekanbaru

Sempat Menjadi Sorotan Publik, Azwan Bantah Kontrak Pembangunan TPS Bodong, Ini Penjelasannya

Tersiar kabar pembangunan TPS Pasar Lima Puluh menggunakan kontrak kerja bodong. Azwan pun menjelaskan perihal informasi tersebut

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Budi Rahmat
Tribun Pekanbaru/logo
Logo Kota Pekanbaru 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Pasar Lima Puluh, Jalan Sultan Syarif Kasim belakangan ini menjadi sorotan publik.

Pasalnya kontrak kerja yang dibuat oleh mantan Kelapa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru Azwan pada tahun 2015 lalu diduga bodong.

Baca: Pasangan Bukan Suami Istri Pelaku Aborsi Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Namun kabar tersebut dibantah oleh Azwan yang saat ini menjabat sebagai asisten 1 Setdako Pekanbaru.

Dijelaskannya, kontrak pelaksanaan swakelola pembuatan TPS untuk kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk tahun anggaran 2015 memang sempat dibuat oleh PPTK saat itu.

Baca: Laman LPSE Kampar Tak Dapat Diakses, Begini Tanggapan Diskominfo

"TPS sengaja dibuat untuk memparalelkan pembangunan Pasar Limapuluh pada tahun 2015 lalu. Seperti kita ketahui pembangunan pasar tersebut dilakukan dengan APBN dengan Pagu Anggaran Rp 9 miliar. Pemenang lelang saat itu diangka Rp 8,7 miliar, karena memakai APBN P waktunya terbatas. Sementara TPS sebelumnya tak bisa dirobohkan," kata Azwan, Jumat (3/8/2018).

Waktu itu PPTKnya yang merupakan Kabid Perdagangan berinisiatif untuk menunjuk langsung salah satu kontraktor untuk membangun TPS dengan anggaran Rp 200 juta.

Baca: Masyarakat Inhil Bisa Akses Informasi Perda Lewat Website Satpol PP Inhil dan Aplikasi Ini

"Yang mengetahui saya waktu itu sebagai Kadis DPP. Karena pembangunan TPS tak bisa memakai APBN. Perjanjian kotrak tersebut urung dilakukan, sehingga surat belum dicap dan tak ada nomornya. Jadi tak ada ikatan hukumnya," kata Azwan.

Menanggapi adanya, perjanjian pejabat pembuat komitmen (PPK) tahun anggaran 2015 dengan PT. Geomindo Prima Nusantara Nomor 520/20/Swakelola/Disperindag/2015, yakni Drs. Mas Irba HS selaku Kabid perdagangan/PPK dengan Djoni Edward selaku Direktur PT. Geomindo Prima Nusan? Azwan menegadkan nomor surat itu sampai saat ini tak ada di DPP.

Baca: Mako Polres Rohul yang Baru Akan Dilengkapi Fasum dan Rumdis

"Silahkan cek ke DPP nomor surat tersebut. nomor itu dipalsukan. Kalau mau bisa saya pidanakan yang menginformasikan isu bohong ini. Selanjutnya pembangunan TPS dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Dinas Pasar saat itu, Pak Mahyuddin karena telah dianggarkan dalam APBD Perubahan," katanya.

Azwan mensinyalir adanya salah satu pihak yang melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya.

Sementara Dinas Pasar waktu itu yang menunjuk kontrsktor membangun TPS dari anggaran APBD Perubahan.

Untuk masalah kurang bayar 2 persen dari Pasar Lima Puluh yang luasnya mencapai 2270 meter persegi dengan 102 kios dibangun dengan dana Rp. 8 miliar dari APBN-P tahun 2015. Azwan juga mengatakan permasalah tersebut sengaja dibesar - dibesarkan.

Baca: Dinas Kebudayaan Sumbar Gelar Sayembara Menulis Cerita Rakyat Berbahasa Minang. Ini Dia Syaratnya

"APBN pembantuan sebesar Rp 8,7 miliar untuk Pasar Lima Puluh setelah habis tahun anggaranya belum selesai 100 persen. Melainkan hanya selesai 98 persen sampai akhir tahun. Sehinnga kami mengembalikan dana APBN 2 persen sisanya ke Negara," ujarnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat itu, kata Azwan, kontraktor diberi waktu penyelesaian sekitar 50 hari. Namun kontraktor bisa menyelsaikan pengerjaanya dalam 30 hari.

"Kontraktor mereka paham, karena dalam surat perjanjian kontrak dijelaskan bahwa kotraktor siap membayar denda, tidak menuntut dana termasuk keterlambatan pencairan dana. sehingga ada saat itu Jenderal Inspektorat dan BPK RI turun tidak ada temuan apa - apa" kata Azwan.

Baca: Dinas Kebudayaan Sumbar Gelar Sayembara Menulis Cerita Rakyat Berbahasa Minang. Ini Dia Syaratnya

Untuk pengembalian dana 2 persen tersebut memang sulit dilakukan melalui APBN. Karena menurut Azwan, volumenya terlalu kecil.

"Tak mungkin rasanya Kementrian Perdagangan menganggarkan Rp 178 juta, apalagi ditambah pajak dan denda kontraktor 1 permil perhari sehingga menjadi Rp 154 juta. Kalau dianggarkan di APBD terjadi double budgeting, itu juga sulit. Sampai sekarang pihak kontraktor tak pernah komplain kepada kami," katanya.

Baca: Dinas Kebudayaan Sumbar Gelar Sayembara Menulis Cerita Rakyat Berbahasa Minang. Ini Dia Syaratnya

Ditegaskan Azwan, bahwa yang berhutang kepada kontraktor adalah negara. Tidak benar dirinya menggelapkan uang sebesar Rp 178 juta.

"Permasalahan ini sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota Pekanbaru dengan berkas yang lengkap ada pada kami," katanya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved