Berita Riau

Soal Keterbatas Anggaran Program JKN, Ketua IDI Riau Beri Usulan Ini

"Peran Pemerintah sangat dinanti, seharusnya pemerintah pusat maupun daerah mengambil peran atas kejadian

Soal Keterbatas Anggaran Program JKN, Ketua IDI Riau Beri Usulan Ini
Tribun Pekanbaru
Ketua IDI Wilayah Riau yang juga Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Riau, dr Zul Asdi Sp.B, M. Kes, FINACS 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah sesuai UUD 1945, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, hingga terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Mengingat begitu besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sejak program ini hadir 4 tahun silam dan proses perjalanannya hingga saat ini, Ketua IDI Wilayah Riau yang juga Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Riau, dr Zul Asdi Sp.B, M. Kes, FINACS mengatakan bahwa, tantangan yang dihadapi oleh Program ini adalah adanya mismatch (ketidak cocokan) antara iuran yang diterima BPJS Kesehatan dengan biaya pelayanan peserta.

"Peran Pemerintah sangat dinanti, seharusnya pemerintah pusat maupun daerah mengambil peran atas kejadian ini (mismatch, red)," ungkap Zul Asdi saat di temui di RS Awal Bros Pekanbaru, Selasa (7/08).

Ia mengusulkan ada alternatif lain untuk mengatasi mismatch tersebut yaitu dengan iur biaya bagi peserta mampu yang mengambil kelas rawat 2 atau kelas rawat 1 atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Sedangkan bagi masyarakat dengan kelas rawat 3, tidak dikenakan iur biaya sama sekali.

Baca: Cicipi Mie Sagu, Habibie: Saya Kaget Loh Enak, Cuma . . .

Baca: Nissa Sabyan Dipuji Youtuber Luar Negeri. Ini Dia 6 Video Reacting to Deen Assalam

"Dengan iur biaya ini akan mampu menekan defisit yang dialami BPJS Kesehatan, jadi iur biaya ini dapat dipertimbangkan," jelasnya.

Zul Asdi mengumpamakan, semua pemangku kepentingan bagaikan kondisi ikan-ikan dalam sebuah sistem, katakanlah sebuah kolam, disana terdapat para pihak yang berkepentingan dalam Proram JKN-KIS, mulai dari BPJS Kesehatan, Kemenkes, Persatuan Profesi, dan lain-lain. Sementara air dan oksigennya adalah dana serta regulasi.

Yang terjadi saat ini lanjut Zul Asdi, air dalam kolam tersebut terus berkurang dan regulasi yang terkadang saling bertentangan. Hal ini menyebabkan terjadinya benturan di antara ikan-ikan tersebut yang seharusnya tidak perlu terjadi.

"Karena itu ikan-ikan jadi pada mabok," ucapnnya.

Baca: PSPS vs Persis Solo, Performa PSPS Sedang Turun

Baca: Seluruh Tamu Paripurna Peringatan Hari Jadi Riau ke-61 Kenakan Baju Melayu

Menurut Dia, bila dana pelakasan program program JKN dicukupi oleh pemerintah, maka sistem dalam kolam tersebut akan berjalan dengan baik, semua pihak dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara optimal.

Halaman
12
Penulis: Hendri Gusmulyadi
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved