Breaking News:

Indragiri Hulu

Inilah Sejumlah Lokasi yang Bisa Diusulkan dalam PPTKH

Sejumlah lokasi yang bisa diusulkan dalam PPTHK adalah permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, lahan garapan, dan hutan

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Budi Rahmat
Tribun Pekanbaru/logo Inhu
Logo Kabupaten Inhu 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) bersama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau melakukan sosialisasi inventerisasi dan verifikasi kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTHK) pada Senin (13/8/2018).

Baca: Soal Insiden Tumpahnya CPO di Pelabuhan Pokala Pelindo Begini Tanggapan DLH Dumai

Kegiatan ini juga mengundang para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Inhu, camat, kades dan lurah serta Kapolsek dan Danramil.

Baca: Diduga Terlibat JAD, 5 Warga Sumbar Ditangkap Densus 88 Mabes Polri

Ardis Yanto, salah seorang pemateri dari DLHK Provinsi mengungkapkan bahwa ada sejumlah kategori lokasi lahan yang bisa diusulkan dalam PPTHK.

"Sejumlah lokasi yang bisa diusulkan dalam PPTHK adalah permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, lahan garapan, dan hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat," kata Yanto.

Baca: Guru ICS Pekanbaru Ditemukan Sudah tak Bernyawa di Mess Sekolah

Dirinya melanjutkan pihak - pihak yang dapat mengajukan terdiri dari perorangan, instansi, badan sosial atau keagamaan, dana masyarakat hukum adat.

Baca: Banggar DPRD Riau Pertanyakan Munculnya Silpa Padahal Anggaran Defisit

Untuk prosesnya, Yanto berkata pemohon mengajukan usulan kepada Bupati atau Walikota. Kemudian Bupati atau Walikota mengajukan secara kolektif kepada tim inventarisasi dan verifikasi PTKH yang dibentuk oleh Gubernur. "Tim kemudian melakukan pendataan lapangan, menganalisa data yang ditemukan dan merumuskan rekomendasi hasil analisis kepada Gubernur," kata Yanto.

Baca: Begini Tanggapan KPU Pelalawan Terkait Surat Edaran Pemda Terkait Honorer yang Nyaleg

Selanjutnya rekomendasi dari Gubernur akan diajukan kepala Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. (ton)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved