Breaking News:

Indragiri Hulu

Pemkab Inhu Sosialisasi Inventerisasi dan Verifikasi Kawasan Hutan

Pemkab Inhu menggelar sosialisasi inventerisasi dan verifikasi kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTHK)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Budi Rahmat
Tribun Pekanbaru/logo Inhu
Logo Kabupaten Inhu 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) menggelar sosialisasi inventerisasi dan verifikasi kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTHK) pada Senin (13/8/2018).

Baca: Kalahkan Bengkalis 3-0 Kampar Juara Pool B Voli Piala Gubri 2018

Kegiatan yang digelar di Auditorium H Yopi Arianto lantai empat kantor Bupati Inhu ini juga melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XIX dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Propinsi Riau.

Baca: VIDEO: KPU Pelalawan Tetapkan DCS, ada 33 Caleg TMS dari 445 Orang

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini antara lain Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, Kades dan Lurah, serta para Kapolsek dan juga Danramil. Selain mendengarkan materi dari para pemateri, peserta yang hadir juga diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan pertanyaan seputar persoalan pertanahan di Kabupaten Inhu.

Baca: Tak Banyak yang Tahu, Ternyata Ini 3 Cara Menyimpan Ponsel yang Benar

Saat pelaksanaan kegiatan tersebut tampak peserta antusias memberikan pertanyaan seputar persoalan pertanahan yang ada di Kabupaten Inhu. Salah satunya yang disampaikan oleh Kapolsek Kelayang, AKP Buha Siahaan yang mempertanyakan soal solusi penyelesaian konflik antara warga di Kecamatan Rakit Kulim dan PT Bukit Betabuh Sei Indah.

Baca: Menang Lawan Kuansing 3-0 Pekanbaru Masuk Semifinal Piala Gubri 2018

Selain itu, ada juga Kades Anak Talang Rohman yang mempertanyakan soal upaya pengusulan pelepasan lahan di kawasan hutan.

Terkait sosialisasi ini, Bupati Inhu, Yopi Arianto mengharapkan masyarakat bisa memahami soal aturan hukum soal kawasan hutan. "Melalui sosialisasi ini nantinya kita harap tidak ada lagi kades yang menerbitkan surat di atas kawasan hutan," katanya.

Baca: Kalahkan Bengkalis 3-0 Kampar Juara Pool B Voli Piala Gubri 2018

Selain itu, terkait permohonan pelepasan itu dirinya menegaskan agar tidak ada perusahaan yang berlindung di balik masyarakat. (ton)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved