Breaking News:

Berita Riau

VIDEO: KPK Sosialisasi E-LHKPN pada Pegawai Bank Riau Kepri

"LHKPN ini dilakukan supaya orang tidak korupsi, caranya lakukan laporan harta kekayaan. Bagaimana agar semua

Laporan Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pelatihan Pelaporan E - LHKPN dan Komitmen anti gratifikasi kepada Pegawai Bank Riau Kepri di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Dalam kesempatan itu pihak KPK mengingatkan kepada pegawai BRK tentang bahayanya gratifikasi dan merupakan akarnya korupsi.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dikdik Sadikin, Dirut BRK Irvandi Gustari dan perwakilan KPK sendiri dari Anggota Direktorat Gratifikasi KPK Andi Purwana.

Menurut Andi Purwana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi PR dari 2016 lalu salah satu poin target pimpinan adalah peningkatan pencegahan dan disamping penindakan juga.

Baca: Live Streaming SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Palestina Asian Game 2018,Ini Head to Head

Baca: Tembak Muka Sendiri Usai Diputus Pacar, Gadis Ini Jalani Transplantasi Wajah Terlama, 31 Jam !

"LHKPN ini dilakukan supaya orang tidak korupsi, caranya lakukan laporan harta kekayaan. Bagaimana agar semua pejabat lapor LHKPN, "jelas Andi Purwana.

Andi Purwana mengapresiasi rencana BRK yang akan menerapkan aturan seluruh pegawainya lakukan LHKPN untuk peningkatan integritas di Bank milik daerah tersebut.

" Ini kita apresiasi seluruh pegawai diwajibkan LHKPN, "jelas Andi Purwana.

Baca: Gagal Jadi Cawapres di Detik Terakhir, Mahfud MD: Muhaimin Bilang Kita Ini Dipermainkan Politik

Baca: Mahfud MD Batal Jadi Cawapres Jokowi,Rocky Gerung: Mempermalukan Seorang Warga Negara di Ujung Pesta

Kedepan lanjut Andi Purwana, sistem Pelaporan harta tidak hanya melaporkan begitu saja namun harus lebih ditingkatkan lagi dengan klasifikasi jika ada penambahan harta.

"Saya pernah ke Malaysia ternyata LHKPN disana bagus sekali dan baru diterbitkan UU bisa meminta surat untuk minta klarifikasi kekayaan. Misalnya Kalau disitu (data LHKPN) dilihat tidak sesuai dengan profilnya maka bisa diseret ke pengadilan, "jelas Andi.

Ini juga menurut Andi yang dipakai dinegara maju melakukan hal sama. Kenapa kepatuhan disana ketat karena semuanya clear.

Halaman
12
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved