Anggota Dewan Meradang, Nilai Proyek Rehab Gedung DPRD Terkesan Asal-asalan

Anggota DPRD Pelalawan tampak kesal dengan proses rehabilitasi gedung DPRD yang saat ini sedang berjalan.

Anggota Dewan Meradang, Nilai Proyek Rehab Gedung DPRD Terkesan Asal-asalan
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Pekerja sedang mengerjakan proyek rehabilitasi gedung DPRD Pelalawan. Dewan menilai kontraktor tidak serius dan pengerjaan terkesan asal-asalan. 

Laporan wartawan tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan tampak kesal dengan proses rehabilitasi gedung DPRD yang saat ini sedang berjalan.

Sudah dua pekan proyek perbaikan kantor berlangsung.

Saat meninjau proyek perbaikan lantai II dan III gedung utama kantor DPRD pada Kamis (16/8/2018) pekan lalu, beberapa anggota dewan merasa kesal dan uring-uringan melihat progres pekerjaan kontraktor.

Baca: Lampaui 6000 Gol, Barcelona Terproduktif ke-2 La Liga Setelah Klub Ini, Messi Catat Prestasi Khusus

Wakil rakyat meradang dan memprotes kinerja para tukang yang tak sesuai dengan gambar perencanaan.

"Ini proyek Rp 3,2 Miliar tapi terkesan asal-asalan pengerjaannya. Kayaknya kontraktor tak serius," beber Wakil Ketua Komisi III DPRD Pelalawan, Monang Pasaribu, kepada tribunpelalawan.com, usai melihat proyek.

Dewan menemukan instalasasi saluran pipa menggunakan material lama yang disambung dengan cara dibakar.

Padahal pada perencanaan pipa diganti menggunakan pipa standar gedung bertingkat.

Persoalan utama selama ini, adanya kebocoran air dari lantai III dan II merembes hingga ke bawah.

Selain itu tukang yang bekerja hanya tujuh orang untuk mengerjakan proyek yang besar dan rumit. Padahal waktu pengerjaan hanya 150 hari kerja dan sudah berjalan 15 hari.

Baca: Jadwal dan Link Streaming Grup B, C, D  Sepak Bola Timnas U-23 Asian Game 2018 Hari Ini

Di samping itu material tanah yang harus dicampur agar lebih kuat, namun pada prakteknya tak dicampur dan hanya menggunakan pasir merah.

"Belum nampak keseriusan kontraktornya. Kita takut terulang seperti gedung arsip yang tak selesai di belakang. Sampai sekarang masih mangkrak," tutur Ketua Fraksi Golkar DPRD Pelalawan, Baharuddin.

Dewan juga menemukan para tukang tinggal di dalam kantor yang direhap dan saat diselidiki ke Sekretariat DPRD ternyata tidak ada izin tinggal diberikan. Padahal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pemilik proyek telah menganggarkan barak serta transportasi pekerja dalam pagu anggaran.

"Ini kantor berisi aset dan dokumen negara. Kalau terjadi apa-apa siapa yang bertanggungjawab. Jadi kita sudah tegaskan ke Sekwan agar tak mengizinkan mereka tinggal disitu lagi," beber anggota lainnya, Rinto S.Sos.

Baca: Kibarkan Bendera Merah Putih di Pedalaman Suku Talang Mamak - Ini 6 Pesan Ustadz Abdul Somad

Dewan akan memanggil Dinas PUPR, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta kepala dinas. Untuk menggesa kontraktor menuntaskan pekerjaannya, agar kantor bisa digunakan segera untuk tugas-tugas Lembaga Legislatif. (*)

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved