Breaking News:

Terkait Perdirjampelkes Nomor 2, 3 dan 5, Bila Tak Dilayani Secara Utuh, Lapor ke BPJS Kesehatan

Pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik masih dalam tanggungan BPJS Kesehatan

Penulis: Hendri Gusmulyadi | Editor: Budi Rahmat
tribunnews
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Hendri Gusmulyadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, yang mengatur tentang pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik membuat sebagian masyarakat masih galau dan mempertanyakan tentang apakah ketiga layanan itu masih dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca: Dapodik Sekolah di Lima Desa Dikembalikan ke Rohul, Disdikpora Kampar: Kemendikbud Tidak Konsisten

Sejak Perdirjampelkes Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018 terbit pada 25 Juli 2018 yang lalu, banyak persepsi lahir dari pikiran masyarakat, ada yang menyimpulkan BPJS Kesehatan tak lagi menanggung beban biaya untuk ketiga jenis layanan itu, serta ada pula yang menilai dilakukannya pembatasan layanan.

Baca: Besok 6 Atlet Anggar Riau Mulai Bertanding di Asian Games 2018

Melihat berkembangnya isu di masyarakat ini, Tribun pun mencoba menggali lebih dalam tentang tatalaksana peraturan Perdirjampelkes Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, dengan cara berkunjung langsung ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru, Jalan Nangka Ujung, Kamis (17/8/2018).

Kepala Bidang (Kabid) Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kantor Cabang Pekanbaru, Darmayanti Utami dalam perbincangannya menegaskan, ketiga layanan itu masih dalam penjaminan pihak BPJS Kesehatan, tanpa ada pengurangan manfaat layanan sama sekali.

Baca: Dampak Defisit Anggaran, PUPR Diminta Hindari Pemotongan Target

Malahan kata Dia, peraturan tersebut diterbitkan untuk memastikan lagi pelayanan penyakit mata katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik bermutu, efektif dan efisien. Sebab ini sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Seperti halnya pelayanan katarak Perdirjampelkes Nomor 2 tahun 2018, BPJS Kesehatan tetap menjamin bagi peserta penderita katarak, baik dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak.

Baca: Tim Gabungan Masih Berjibaku Padamkan Karhutla di Pulau Muda Pelalawan

"Meskipun adanya kriteria visus tertentu tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada indikasi medis yang memang harus membuat peserta dioperasi, boleh dilakukan dan kita tetap menjamin. Jadi kita melayani berdasarkan visus dan indikasi medik lainnya," terangnya.

Layanan rehabilitasi medik pada Perdirjampelkes Nomor 5 tahun 2018, BPJS Kesehatan tetap menjamin pelayanan tersebut dengan kriteria maksimal.

Untuk pelayanan rehabilitasi medik ini, BPJS Kesehatan menetapkan bahwa fasilitas kesehatan bisa melayani jika telah memiliki dokter rehabilitasi medik. Jika di suatu daerah rumah sakit tidak memiliki dokter tersebut, layanan rehabilitasi medik dapat dilayani berdasarkan ketentuan atau tenaga dokter yang ditunjuk langsung oleh direktur rumah sakit bersangkutan.

Baca: Besok, 3 Atlet Senam Riau Mulai Bertanding di Asian Games 2018

"Di Kota Pekanbaru, rumah sakit yang memberikan pelayanan rehabilitasi medik telah memiliki dokter spesialis rehabilitasi medik,” lanjutnya.

Untuk peraturan mengenai bayi baru lahir sehat pada Perdirjampelkes Nomor 3 tahun 2018, BPJS Kesehatan tetap menjamin semua jenis persalinan baik persalinan normal, dengan penyulit maupun tanpa penyulit, tindakan bedah caesar, termasuk untuk bayi baru lahir sehat yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan ibunya.

Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan.

Baca: Tim Gabungan Masih Berjibaku Padamkan Karhutla di Pulau Muda Pelalawan

"Maka bayinya harus didaftarkan lebih dulu menjadi peserta JKN. Untuk aturan ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Kita selalu menghimbau peserta ibu hami untuk mendaftarkan bayinya sejak dalam kandungan sehingga peserta tidak mendapat kendala apabila melahirkan sebelum waktunya," katanya.

Darmayanti tak menampik, sejak Perdirjampelkes Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018 diterbitkan, pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekanbaru telah menerima beberapa keluhan dari peserta. Masyarakat berpersepsi bahwa BPJS Kesehatan tidak lagi menjamin ketiga layanan itu.

"Setiap keluhan dan laporan masyarakat kita terima, kita sampaikan ke peserta bahwa kita masih tetap menjamin ketiga layanan itu. Kita telah sosialisasikan aturan ini ke fasilitas kesehatan. Jika kami menerima keluhan masyarakat bahwa mereka tak menerima layanan itu sebagaimana mestinya, maka kita segera konfirmasi lagi ke rumah sakit (faskes, red) terkait," paparnya.

Baca: Damkar Bengkalis dan Tim Gabungan Karhutla Berhasil Padamkan Sejumlah Titik Api

Ia pun menyebut, jika seandainya layanan yang diterima peserta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat melaporkan ke pihak BPJS Kesehatan, termasuk layanan-layanan kesehatan lainnya. Bahkan jika masyarakat tak ingin kerepotan melakukan pelaporan ke kantor BPJS Kesehatan, keluhan juga dapat disampaikan melalui aplikasi Mobile JKN. (dri)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved