Pekan LIfe

Pengelola Pasar Buah Mangkir Dipanggil DPRD Soal Pembayaran Pajak, Ini Kata Pimpinan Dewan

Dari sederet WP yang dipanggil, DPRD juga memanggil pengelola Pasar Buah, yang beralamat di Jalan Sudirman, Pekanbaru.

Tribun Pekanbaru/Syafruddin Mirohi
Pimpinan DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE mempertanyakan izin kepada manajemen karaoke keluarga koro-koro di Jalan Subrantas Panam, dalam Sidak anggota lintas Komisi DPRD Selasa dini hari (17/4/2018) lalu. 

Laporan Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.com-PEKANBARU- DPRD Pekanbaru sudah melayangkan surat panggilan, kepada beberapa wajib pajak (WP) di kota ini, untuk digelar hearing, seiring masih minimnya pemasukan PAD.

Dari sederet WP yang dipanggil, DPRD juga memanggil pengelola Pasar Buah, yang beralamat di Jalan Sudirman, Pekanbaru.

Surat pemanggilan yang dikirim DPRD pekan lalu, hingga sekarang, tidak direspon sama sekali oleh pengelola Pasar Buah.

Bahkan konfirmasi atas ketidakhadiran mereka, juga tidak ada sama sekali.

Baca: Sampah Sudah 3 Hari Tak Diangkut, DPRD Pekanbaru: DLHK Jangan Lepas Tangan, Awasi PT Godang

Baca: Disperindag Temukan 3 Kardus Apel Granny Smith di Pasar Buah Pekanbaru

"Tentunya sangat kita sayangkan, padahal pemanggilan pengelola Pasar Buah ini tidak ada motivasi apapun, selain ingin mempertanyakan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Ini berkaitan dengan PAD," tegas Pimpinan DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE, Kamis (23/8/2018) kepada Tribunpekanbaru.com.

Lebih lanjut dijelaskan Politisi PDI-P ini, pemanggilan tersebut dilatarbelakangi laporan dari berbagai pihak, terkait produk yang mereka jual, kebanyakan dari luar negeri.

Bahkan buah-buahan yang mereka pasarkan tersebut, didatangkan dari luar negeri. Salah satunya dari Malaysia.

Karena itu, sesuai dengan Tupoksi DPRD sebagai lembaga pengawasan, ingin mempertanyakan manifest barang-barang yang mereka jual.

Baca: Kaca Mobil Syamsul Dipecah di Depan Pasar Buah

Baca: Pasar Buah Sediakan Oleh-oleh Khas Daerah

Apakah sesuai dengan aturan, atau buah-buahan yang dijualnya ilegal. Sebab, jika melanggar aturan dan ilegal, maka dipastikan tidak masuk ke PAD. 

Halaman
12
Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved