Berita Riau

Wakil Rakyat Minta Pemprov Riau Tidak Menjadikan Penjualan Aset Solusi Tutupi Defisit

Wakil rakyat di Komisi III DPRD Riau yang membidangi masalah aset, meminta agar rencana Pemprov Riau untuk menjual aset demi menutupi defisit

Wakil Rakyat Minta Pemprov Riau Tidak Menjadikan Penjualan Aset Solusi Tutupi Defisit
Tribun Pekanbaru/T Muhammad Fadhli
Suasana Kantor DPRD Inhil menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 73 tepat di tanggal 17 Agustus 2018, namun sayang tiang bendera tampak kosong tanpa bendera merah putih. 

Asisten II Setdaprov Riau Masperi mengatakan, kondisi ini menjadi beban tersendiri bagi Pemprov Riau, apalagi sejumlah proyek pembangunan di Pemprov terpaksa dilakukan tunda bayar akibat defisit anggaran tersebut.

Maka sebagai solusi tetap menunggu pembayaran tunda salur dari Pemerintah Pusat yang kemungkinan dibayarkan tahun 2019 mendatang.

Namun jika tidak juga dibayarkan pusat maka tidak ada jalan lain lagi solusinya bisa saja dengan menjual aset milik Pemprov Riau untuk bayar hutang.

"Jual aset untuk menutupi hutang bisa menjadi solusi nanti, cuma kan prosesnya butuh waktu dan tahapan nanti," ujar Masperi.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi tetap yakin hak Pemerintah Daerah tetap disalurkan pusat untuk Dana Bagi Hasil yang terjadi penundaan salur sejak triwulan ke empat 2017 hingga 2018 tersebut.

"Kita daerah tetap mengharapkan pusat menyalurkan DBH yang tertunda salur itu untuk menutupi hutang kita nantinya," ujar Sekda.

Memang penghematan anggaran tetap dilakukan pada seluruh OPD dan semuanya harus mendukung karena kondisi keuangan yang mengharuskan hal tersebut.

Baca: Tanpa Test, Ini Jalan Pintas Menjadi PNS: Kalian Harus Lakukan Ini untuk Negara

Baca: Zumi Zola Didakwa Terima Gratifikasi Rp 40 Miliar, 177.000 Dollar AS dan 1 Unit Alphard

Baca: Pengadilan Negeri Pelalawan Sembelih 3 Ekor Sapi dan Dibagikan kepada Warga Desa Makmur

"ita jalankan saja dimasing-masing OPD, jadi tidak perlu dirisaukan adanya penghematan di OPD," jelas Ahmad Hijazi.

Sebagaimana diketahui sejumlah OPD bingung melihat kegiatan di OPD mereka semakin hari semakin dipangkas, bahkan untuk beberapa OPD hampir tidak ada lagi kegiatan, yang ada hanya biaya rutin saja.

"Anggaran di kantor saya tinggal biaya rutin saja lagi, tidak ada lagi kegiatan yang bisa dijalankan. Anggaran yang diajukan tidak diakomodir bahkan ditolak di Bappeda," ujar seorang kepala OPD meminta namanya dirahasiakan kepada Tribun.

Bahkan dalam berbagai kesempatan Kepala OPD lain di Pemprov Riau juga curhatnya sama, anggaran di Dinasnya betul-betul tinggal sedikit dan tidak bisa lagi membuat kegiatan.

Meskipun kegiatan yang bersifat mendukung visi gubernur. (*)

Penulis: Alex
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved