Breaking News:

Pelalawan

Serahkan KUA PPAS Perubahan APBD 2018 ke DPRD Pelalawan, Ini Pesan Bupati Haris

Pemkab Pelalawan menyerahkan KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2018 ke DPRD pada Rabu (29/8/2018).

Penulis: johanes | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Bupati Pelalawan HM Harris 

Laporan wartawan tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyerahkan KUA-PPAS perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rabu (29/8/2018).

Penyerahan kebijakan umum anggaran perubahan itu dilaksanakan di ruang sidang paripurna gedung DPRD Pelalawan. Diserahkan langsung oleh Bupati Harris kepada Ketua DPRD Nasarudin SH MH beserta Wakil Ketua Suprianto dan Indra Kampe.

Baca: Warga Tenayan Keluhkan Jalan Hangtuah yang Ambruk Saat Reses Anggota DPRD

Proses penyerahan KUA-PPAS dibarengi dengan penandatanganan nota kesepakatan antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Rancangan kebijakan anggaran itu akan dibahas oleh DPRD sebelum disahkan.

Dalam pidatonya usai menyerahkan, Bupati Harris berpesan kepada seluruh wakil rakyat agar segera membahas KUA-PPAS perubahan yang diserahkan. Demi kelancaran program kerja dan efesiensi serta efektifitas penggunaan anggaran.

"Kami berharap jangan berlama-lama untuk membahasnya. Agar segera bisa disahkan dan digunakan anggarannya," beber Harris.

Baca: Puluhan Pemuda KOPI Galang Bantuan untuk Korban Bencana di Lombok

Ia menyatakan, perubahan anggaran tinggal penyesuaian dengan APBD murni dan penambahan sedikit saja. Harris memperkirakan anggaran yang bertambah hanya sekitar Rp 70 Miliar. Dimana peruntukannya bagi perbaikan infrastruktur Kota Pangkalan Kerinci serta fasilitas pendidikan.

"Sebentar lagi rancangan APBD murni tahun 2019 menunggu. Jadi kita gunakan waktu secara efektif dan efisien," tandasnya.

Ketua DPRD Pelalawan, Nasarudin SH MH menyatakan, KUA-PPAS akan dibahas lagi pada rapat Badan Anggaran (Banggar) dewan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca: Proses Pemulihan Gempa Lombok Masih Panjang, DD Riau Masih Buka Donasi

Selanjutnya diturunkan ke masing-masing komisi setelah diparipurnakan.

"Kita upayakan lebih cepat. Karena masa penggunaan anggaran semakin mepet," kata politisi Partai Golkar ini. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved