Breaking News:

Tak Masuk dalam Usulan Pemko, DPRD Minta Revisi Perda Tempat Hiburan Umum Jadi Prioritas

Tidak masuk usulan Pemko Pekanbaru, DPRD Pekanbaru meminta supaya revisi Peraturan Daerah (Perda) Tempat Hiburan Umum jadi prioritas

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/ilustrasi
Ranperda dan Perda Kota Pekanbaru 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM - PEKANBARU - Tidak masuk usulan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, DPRD Pekanbaru meminta supaya revisi Peraturan Daerah (Perda) Tempat Hiburan Umum jadi prioritas.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru sudah berjanji segera mengusulkan revisi Perda tersebut secepatnya, dan masuk pembahasan tahun ini.

Nyatanya, Pemko Pekanbaru mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru, dan empat Ranperda itu sudah diusulkan dan akan dibahas September ini.

Baca: Tak Kuasa Tahan Haru, Nenek Siang Menangis dan Nyaris Pingsan Lihat Rumahnya Direnovasi Polisi

Baca: Warga Nantikan Kehadiran Tyas Mirasih di Teluk Jering dan Ingin Foto Bareng

Empat Ranperda itu yakni, Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomot 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda
Nomor 12 tahun 2016 tentang Pernyertaan Modal Daerah dan Penambahan Pernyertaan Modal Daerah Kepada BUMD dan Badan Hukum lainnya, dan Ranperda tentang Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru.

ILUSTRASI PAD
ILUSTRASI PAD (Grafis Tribun Pekanbaru/Didik Ahmadi)

"Hal-hal seperti inilah yang selalu menjadi miskomunikasi. Sudah jelas, tempat hiburan semakin menjamur di kota ini, tapi Perda-nya sudah ketinggalan zaman (Perda tahun 2002). Apa sebenarnya yang terjadi," kata Anggota DPRD
Pekanbaru, T Azwendi Fajri pada Minggu (2/9/2018).

Yang menjadi tanda tanya lagi, tambahnya, Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum tidak masuk yang diusulkan, Bapenda Pekanbaru justru tidak memasang tapping box (alat perekam transaksi), ke tempat hiburan, sebagai
langkah kongkrit, untuk mendongkrak PAD.

Baca: Kaki Jemaah Kampar Ini Diamputasi di Madina, Belum Bisa Pulang ke Tanah Air

Menurut Azwendi, kesannya, setiap usulan Ranperda yang akan dibahas di DPRD, tergantung pesanan oknum tertentu. Padahal, dari puluhan, bahkan seratusan tempat hiburan yang ada di kota ini, jika Perda Tahun 2002 tersebut direvisi, dipastikan menjadi lumbung PAD.

"Kita tahu sekarang, APBD kota ini sangat bergantung pada PAD, seiring makin kecilnya dana bantuan pusat didapatkan. Jika Pemko hanya bergantung dengan yang ada saja, maka kita tidak heran PAD tidak pernah naik. Bahkan target
tahun 2018 ini PAD Rp 1 triliun, sangat pesimis bisa mendapatkan itu, jika polanya seperti ini," tambah politisi senior ini.

Karena kondisi ini, dia meminta agar Pemko mengusulkan lagi revisi Perda Tempat Hiburan ini, untuk jadi prioritas pembahasan di DPRD tahun ini.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved