Pemprov Mulai Siapkan Tata Ruang untuk Laut Riau

Pemprov Riau menggelar FGD untuk menyepakati dan menyetujui dokumen antara peta lokasi ruang dan Ranperda Perencanaan Zonasi Pulau-pulau kecil

.
Logo Riau 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com,  Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Untuk memaksimalkan pengelolaan sektor Kelautan. Maka Pemerintah Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyepakati dan menyetujui dokumen antara peta lokasi ruang dan Ranperda Perencanaan Zonasi Pulau-pulau kecil bersama tujuh Kabupaten/Kota pesisir di Riau Rabu (5/9/2018).

FGD ini juga dihadiri Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto, Tenaga Ahli KLHS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Suwandi, serta masing-masing Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir dan Kota Dumai.

Baca: Bek PSPS Ini Dipastikan Absen Kala Bentrok dengan Persita Tengerang

Upaya ini juga berkaitan dengan rencana zonasi ruang laut 0-12 mil laut sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undangan nomor 27 tahun 2007, undang-undang nomor 38 tahun 2014, undang-undang nomor 23 tahun 2014 serta Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang membuka FGD tersebut mengatakan, sebelum melanjutkan pembahasan zonasi ruang laut di tingkat Pusat, internal pemerintah di Riau harus terlebih dahulu mencapai kata sepakat agar tidak asal lagi kebingungan dan keragu-raguan.

Baca: Peserta Kursus Wasit C3 Askot PSSI Pekanbaru Semua Lulus

"Karena ini bukan hanya dimiliki sektor kelautan, tapi menyangkut sektor-sektor lain seperti pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya mineral termasuk pertambangan serta pertahanan dan keamanan, sebelum kita melangkah jadi kita perlu menyepakati dulu, supaya di Pusat tidak bingung nanti, "ujar Andi Rachman sapaan akrabnya Gubernur Rabu (5/9/2018).

Apa lagi, Gubernur menyebutkan Riau sudah pengalaman membahas Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), maka pihaknya ingin membuat rencana zonasi kelautan untuk Riau selengkap mungkin.

Baca: Partai Hanura Bengkalis Belum Serahkan Koreksi Putusan Adjudikasi Perkara Sengketa DCS ke Bawaslu

Menurut Andi Rachman rencana ini sebagai upaya dalam keberlanjutan pembangunan kedepannya. Maka lanjut Andi siapapun yang memimpin Riau kedepan akan terasa lebih aman dan nyaman.

"Bukan hanya di internal, kita juga punya kaitan dengan regional, kita termasuk daerah yang dilewati oleh infrastruktur Asean, yang di dalamnya ada masalah pipanisasi, kabel bawah laut dan pertambangan, karena posisi kita itu berada di daerah yang terletak di selat Malaka yang sempit dan padat, kita juga menghadapi abrasi pantai, "jelasnya.

Baca: Seorang Guru SMK Nekat Minum Racun Serangga, Ibunya yang Melihat Langsung Teriak

Sehingga lanjut Andi, dalam menyusun berkas ini harus melibatkan yang terkait supaya pembangunan Riau yang berkelanjutan tidak ada halangan lagi, makanya pemikiran ini untuk 20 tahun kedepan.

"Kita menyusun jangka panjang, ini juga menyangkut kerjasama luar negeri, sospol dan pertahanan dan lain-lain. Kalau tidak diatur berarti kita tidak menuju Sustainable Development Goals (SDGs),"ujarnya.(*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved