Wakil Rakyat Minta Pertimbangkan Tenaga Honor yang Sudah Lama Mengabdi

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Riau meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mepertimbangkan tenaga honor yang sudah lama mengabdi untuk dirumahkan.

Hal ini terkait dengan rencana Pemprov Riau untuk merumahkan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau karena adanya rasionaliasi anggaran.

Hal ini mengingat pengabdian tenaga honorer sebagian sudah ada yang cukup lama, bahkan belasan tahun.

Baca: Ikatan Pemuda Pemudi RW 07 Kelurahan Bencah Lesung Dilantik

Baca: Target Retribusi Tera Ulang Dinilai Kecil, Wakil Rakyat Pertanyakan Pembelian Alat Tera Ulang

Jika kebijakan tersebut diambil secara merata, maka hal tersebut tentunya akan memunculkan masalah baru.

Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Rusli Ahmad mengatakan, lebih baik tenaga honorer diprioritaskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga pengabdian dan harapan mereka selama ini tidak sia-sia.

"Apalagi dengan kondisi sekarang ini, harusnya kita tidak membuat semakin susah kondisi mereka, kalau dirumahkan, selanjutnya mereka akan bekerja apa lagi. Maka dari itu, saya menyarankan kepada Pemprov jangan ada pengurangan honorer. Justru seharusnya buka kuota penerimaan PNS dari tenaga honorer tersebut," kata Rusli Ahmad kepada Tribun, Rabu (5/9).

Selain itu, pihaknya menurut Rusli akan membantu untuk menyampaikan langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dalam waktu dekat, agar tenaga honorer bisa lebih banyak diterima untuk menjadi PNS.

Baca: Masuk Jalan Kota, Satlantas Polres Dumai Tindak 28 Oknum Pengemudi Truk

Baca: PKPI Inhu Menang, Dua Bacaleg Mantan Terpidana Korupsi Diloloskan

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau ini juga akan menyarankan Menpan untuk membuat jalur khusus penerimaan PNS dari honorer nantinya.

Nantinya menurut dia bisa dipertimbangkan mana honorer yang sudah mengabdi cukup lama, dan mana yang masih baru. Mana yang sudah lama, maka menurutnya harus diprioritaskan.

"Bisa dibuat regulasi dengan penghitungan lama pengabdian, misalnya pada saat penerimaan dihitung lama mereka mengabdi. Tentu sesuai dengan syarat administrasi yang berlaku juga. Jangan syarat administrasi tidak memenuhi tapi dipaksakan," ulas ungkap sosok yang juga Ketua PWNU ini.

Baca: Gubri Sebut Kurangi Impor Solusi Hadapi Kenaikan Dolar

Baca: Ari Gunadi Resmi Menjabat sebagai Camat Ujung Batu

Karena itu, ia berharap agar Pemprov Riau menunda rencana untuk pengurangan honorer. Karena hal itu bisa berdampak luas, terutama kepada kondisi ekonomi honorer yang dirumahkan tersebut.

"Pemprov harus menghilangkan niat itu. Kalau memang tetap harus dilakukan karena masalah defisit ini, maka pertimbangkan honorer yang sudah lama mengabdi, kemudian yang terlibat narkoba, aaya sarankan pecat tak usah sanksi, langsung pecat, korupsi pecat, dan berbagai kejahatan lainnya," ujarnya. (*)