Asian Games 2018

KPK Terima Laporan 19 Orang Terkait Dugaan Gratifikasi Tiket Asian Games 2018

Menurut Febri, pelapor mulai dari direktur jenderal, direktur, kepala sub direktorat, kepala seksi dan account representative.

KPK Terima Laporan 19 Orang Terkait Dugaan Gratifikasi Tiket Asian Games 2018
Kompas.com/Reza Jurnaliston
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/8/2018). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sebanyak 19 orang telah melaporkan gratifikasi berupa tiket Asian Games 2018 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi terdiri dari 21 tiket, baik untuk tiket pembukaan, penutupan, dan pertandingan.

"Dari 21 tiket yang dilaporkan, 18 di antaranya tiket tidak digunakan. Sedangkan, 2 tiket digunakan untuk hadir di opening ceremony," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Adapun, tiket yang dilaporkan ke KPK harganya bermacam-macam. Mulai dari Rp 450.000, Rp 1 juta, Rp 3,5 juta, Rp 4 juta, Rp 5 juta hingga Rp 7,4 juta.

Menurut Febri, pelapor mulai dari direktur jenderal, direktur, kepala sub direktorat, kepala seksi dan account representative, atau pegawai perpajakan.

Baca: Sebelum Erick Thohir, Inilah Deretan Calon Ketua Tim Sukses Jokowi-Maruf: Najwa Hingga Mahfud MD

Baca: Beruang Masuk Kampung di Pelalawan, BKSDA Riau Pasang Perangkap

"Saat ini, sesuai prosedur yang berlaku di KPK, tim di Direktorat Gratifikasi sedang melakukan analisis untuk memutuskan, apakah akan menjadi milik negara atau kesimpulan lain," kata Febri.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengimbau para penyelenggara negara yang menerima tiket Asian Games 2018 secara gratis untuk menolak atau melaporkannya ke KPK.

Febri mengingatkan adanya ancaman pidana bila pejabat atau penyelenggara negara tak melaporkan tindak gratifikasi ke KPK.

"Yang terpenting di sini adalah semangat untuk tidak kompromi sedikit pun dengan korupsi. Karena gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan itu bisa menjadi tindak pidana korupsi juga," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2018).

Ia menuturkan, apabila penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi dalam jangka batas waktu 30 hari, dia akan terbebas dari ancaman pidana 4-20 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 B Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca: Erick Thohir dan Sandiaga Uno Bersahabat Sejak SD Hingga Kuliah, Istri dan Anak Saling Berteman 

Baca: Berduet dengan Deddy Mizwar Menangkan Jokowi-Maruf, Ridwan Kamil: Politik Mah Jangan Baper

Febri mengingatkan, jika ada pihak yang hendak membagikan tiket secara gratis, seharusnya tak perlu memberikannya kepada pejabat negara. Tiket tersebut, kata dia, bisa saja diberikan kepada masyarakat bukan pejabat.

Halaman
123
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved