Asian Games 2018

KPK Terima Laporan 19 Orang Terkait Dugaan Gratifikasi Tiket Asian Games 2018

Menurut Febri, pelapor mulai dari direktur jenderal, direktur, kepala sub direktorat, kepala seksi dan account representative.

KPK Terima Laporan 19 Orang Terkait Dugaan Gratifikasi Tiket Asian Games 2018
Kompas.com/Reza Jurnaliston
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/8/2018). 

Apabila pembagian itu ditujukan pada seorang penyelanggara negara dan ada maksud tertentu, hal tersebut bisa terindikasi gratifikasi.

"Kalau memang pernah menerima itu untuk melaporkan ke KPK belum terlambat karena ada risiko pidana juga meskipun nilainya kecil ataupun besar tapi undang-undang mengatur ada risiko pidana itu," katanya.

KPK menyarankan lebih baik penyelenggara negara terlebih dahulu melaporkannya ke KPK guna dilakukan penilaian.

Baca: Wakil Rakyat Minta Walikota Publikasi ASN Pemko Pekanbaru yang Terlibat Korupsi

Baca: Dijanjikan Gaji 600 sampai 800 Ribu Perbulan, 2 Wanita Muda Ini Malah Dijadikan PSK di Malaysia

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik kabar adanya pejabat negara yang menerima tiket Asian Games 2018 secara gratis dari sponsor.

Saat ditanya apakah pejabat negara tersebut perlu mengikuti imbauan KPK melaporkan hal itu sebagai gratifiksi, Kalla memberikan pandangannya. "Tidak perlu. Karena ada batasan gratifikasi itu Rp 10 juta," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Kalla mengungkapkan, tiket menonton pertandingan atau perlombaan di Asian Games 2018 paling mahal Rp 1 juta - Rp 2 juta. Adapun yang paling murah Rp 100.000.

Wapres yang juga Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018 mengungkapkan, tiket gratis tersebut bisa saja didapatkan pejabat negara dari sponsor.

Misalnya, tutur dia, ada sponsor yang membeli 1.000 tiket Asian Games. Lalu tiket itu diberikan kepada orang-orang yang dinilai punya kedekatan dengan sponsor.

Baca: Ini Dia Biodata Erick Thohir, Ketua Timses Jokowi

Baca: Erick Thohir Resmi Ketua Tim Sukses Jokowi-Maruf Amin, JK Jadi Ketua Dewan Pengarah

"Kalau 1000 (tiket) itu mau dikasih siapa? Kan pasti dikasih temen-temannya. Bahwa temannya itu pejabat ya siapa yang salah sih? Ini kan nasional, harga diri nasional dipertaruhkan," kata Kalla.

"Bukan karena dengan karcis (pemberian) itu mereka (pejabat) langsung kaya, langsung mewah. Ya hanya mendukung, tepuk tangan, itu juga sumbangan loh itu (untuk menyemangati atlet)," sambung dia.

Halaman
123
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved